Visioner.id, Jatim – Pada hari Jum’at (22/05/2020) Komahi Malang melakukan Diskusi Online, NGOBDES (Ngobrol Desa), dengan tema “Apakabar BLT”.
Sikap Komunitas Mahasiswa Hingalamamengi Malang serukan kebijakan publik, sinkronisasi kebijakan anggaran dan Mekanisme penyaluran anggaran BLT.
Ruslan Boyang Raba (Aland) menyebutkan sejumlah potensi korupsi dalam penanganan anggaran BLT Covid-19 di Desa Hingalamamengi.
Potensi korupsi antara lain saat mengelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi Covid-19. Selain itu, bisa juga terjadi pungutan liar, hingga dobel pembiayaan akibat data penerima yang amburadul.
Apalagi bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah diwajibkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) juga terdapat dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Juga diundangkan dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
“Itu pasti ada masalah kalau datanya juga bermasalah, ada orang-orang yang akan dapat dobel dan ada yang malah tidak dapat Oleh Karena itu harus ada sinkronisasi kebijakan anggaran, mekanisme penyaluran anggaran BLT serta lemanya layanan publik kepada masyarakat, dan dia menghimbaukan Mahasiswa dan pemuda Desa kawal terus kebijakan publik pemerintah Desa Hingalamamengi”, katanya peserta diskusi.
Salah Satu Peserta Diskusi Online Komahi-Malang juga menambahkan, sebetulnya pemerintah sudah banyak menerbitkan regulasi dalam hal kebijakan anggaran di masa pandemi Covid-19, dari Instruksi Presiden (Inpres) hingga Surat Edaran (SE).
Dalam diskusi online tersebut salah satu pembicara Ermas Wati Lama Dike, pun merekomendasikan agar pemerintah Desa wajib membuat item khusus untuk anggaran APBDES 1M. Dan Anggaran dana itu 1M itu dipangkas 30% untuk BLT, jadi hanya 300 juta. Sementara jumlah penerima 228 KK Dengan Per KK Rp.600.000 untuk 3 bulan, itu saja melebihi 30%. Katanya.
Lanjutnya, agar penggunaannya jelas dan dapat dilaporkan secara berkala dan tidak ada pembekakan Anggaran, pemerintah menyertakan besaran dana yang sudah digunakan. Jelasnya.
“Selain itu, pemerintah juga diminta membuat transparansi data masyarakat miskin dan yang telah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT serta melakukan sinkronisasi kebijakan anggaran dengan tepat sasaran dan juga harus adanya kebijakan untuk melakukan standarisasi kriteria penerima BLT agar lebih tepat sasaran sehingga tdk menimbulkan kecurigaan maupun kecemburuan sosial.” Tandasnya.
Dalam hasil diskusi tersebut menghasilkan pernyataan sikap yakni Ketua Umum Komahi Malang Fajri Ismail Opong Datoq mendesak pemerintah Desa Hingalamamengi sebagai berikut:
1. Melakukan transparansi anggaran BLT kepada masyarakat.
2. Melakukan transparansi data masyarakat miskin yang mendapat bantuan langsung tunai.
3. Meminta Data PKH dan BPNT dll.
4. Mendesak dengan keras kepada BPD dan PEMDES agar selalu mendengar aspirasi rakyat Desa Hingalamamengi.
