Merespon semakin tingginya trend penyebaran dan dampak kematian Covid-19, Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Pemerintah untuk menyiapkan skenario penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.
“Poinnya adalah, Sampai saat ini kita belum menemukan argumentasi rasional dan urgensi dari pelaksanaan Pilkada serentak yang sudah diagendakan oleh pemerintah dan KPU, jadi tidak ada alasan bagi pemerintah dan DPR untuk tidak menunda rangkaian Pilkada serentak di tengah pandemi ini”, ungkap Juru bicara PJ Ketua umum PB HMI Sadam Syarif di Jakarta pada Minggu (20/09).
Aktivis HMI asal Kupang mengungkapkan bahwa, pengalaman tragedi kematian ratusan penyelenggara pemilu pada Pemilu 2019 harus dijadikan pelajaran penting bagi pemerintah dan KPU, akan resiko kematian yang bisa menjadi lebih mengerikan jika Pilkada tidak ditunda hingga situasi benar-benar pulih.
“Perlu ada Skenario mitigasi terhadap muncul klaster epidemi baru dalam aktivitas Pilkada yang dipastikan akan melibatkan banyak pihak dengan potensi ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan yang tinggi. Hal ini hanya bisa dicegah dengan pilihan kebijakan yang tegas yakni penundaan beberapa rangkaian pelaksanaan Pilkada”, usul Sadam.
Terpaparnya beberapa komisioner KPU RI dari Covid, menurutnya Sadam, merupakan alarm penting bagi setiap penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bahwa ancaman Covid terhadap pelaksanaan Pilkada serentak adalah sangat serius dan nyata adanya.
“Jadi kami minta pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara Pilkada untuk tidak bertaruh dengan keadaan yang belum memungkinkan ini. Kami tidak ingin masyarakat justru menjadi pihak yang harus menanggung semua resiko epidemi Covid-19 yang terus mengalami trend peningkatan hari ini” tegasnya.
Pemerintah, baik di Pusat dan daerah sebaiknya fokus bersinergi dan kompak dalam mengontrol penyebaran dan menanggulangi dampak ekonomi, sosial dan kesehatan secara serius. Prinsipnya adalah menyelamatkan nyawa masyarakat adalah sangat diutamakan dalam proses ini, dengan tanpa mengabaikan pilihan kebijakan ekonomi yang efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan menormalisasi aktivitas ekonomi nasional.
“Pemerintah wajib Fokus pada perbaikan ekonomi dan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Abaikan sejenak aktivitas politik lokal yang tidak begitu urgen bernama Pilkada ini”, tutup Sadam.
