Visioner.id, Jatim – Rabu, 11 Oktober 2020 Himpunan Mahasiswa Islam Korkom Universitas Merdeka Malang melayangkan surat pernyataan sikap/keberatan kepada Rektor Universitas Merdeka Malang.
Surat tersebut juga di tembusi langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Ketua Kopertis Wilayah VII Jatim, Ketua Presidium Majelis Nasional Kahmi, Ketua Umum HMI Badko Jatim, Ketum PB HMI, Danrem 083 Baladhika Jaya, dan Ketua Umum HMI Cabang Malang.
Diketahu bahwa kampus Universitas Merdeka Malang yang telah lama hadir dalam berkontribusi memberikan dedikasi kepada bangsa Indonesia, kini telah mulai tercoreng karena kegagalan pihak kampus dalam memahami konsep suatu perkumpulan/dikenal dengan organisasi.
Menurut Ketua Korkom Unmer Yasir mengungkapkan bahwa ini suatu kemunduran berfikir yang digunakan oleh stackholders kampus kita ini. Kenapa??? “Karena bapak/ibu tdk paham arti pendidikan dan tidak paham apa sebenarnya UU itu”. Terangnya.
Lanjutnya, ini yang menjadi kekecewaan kita sebagai mahasiwa karena pihak birokrasi Unmer membuat Surat Pernyataan kepada para mahasiswa baru di atas materai 6000 yang berjumlah 11 point diantaranya ada point krusial yakni “Tidak akan melaksanakan dan atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi/orientasi studi/latihan-latihan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa/organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapatkan izin resmi dari pimpinan fakultas dan pimpinan Universitas Merdeka Malang“.
Yasir mengutarakan bahwa dari point di atas tersebut tentu sangat paradoks dengan apa yang terjadi hari ini di negara kita Indonesia, kita patut mencurigai jangan-jangan di dalam civitas akademika Unmer terdapat oknum PKI yang mencoba untuk membatasi ruang aktivitas mahasiswa dalam mengikuti organiasi eksternal seperti NU, Muhammadiyah, PMII, HMI, GMNI dll.
“Artinya ini kan merupakan suatu penjara intelktual yang dilakukan oleh oknum-oknum terdidik agar kemudian mahasiswa itu tidak bisa belajar dan banyak mengetahui diluar kampus karena harus ada izin dulu baru bisa”. Tuturnya
Dikatakan Afat, UU kita telah menjelaskan itu, dan seluruh organiasi Mahasiswa yang telah lama ikut serta dalam membangun bangsa seperti PMII, HMI, GMNI, IMM dll, itu pasti terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM.
“Makanya ini perlu mendapat perhatian khusus dari lembaga-lembaga yang ikut kami tembusi surat keberatan ini, jangan-jangan di dalamnya ada oknum PKI, karena PKI gaya baru ini lebih pintar strateginya untuk membunuh pola dan ruang aktivitas Mahasiswa.” Jelasnya hari Selasa, (13/10/2020).
Ada banyak pasal yang dilanggar oleg civitas akademik Unmer Malang yakni Pasal 28 E ayat 3, Pasal 24 ayat 1 UU. Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam kegiatan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi yang dimana secara jelas disebutkan organisasi eksternal yang diakui dan memiliki legalitas dan diakui oleh Peraturan Perundang-undangan.
Jika berbicara tentang komitmen kebangsaan dan keindonesiaan, kami HMI sudah selesai perihal itu, tak perlu diragukan lagi.
Justru Rektor harus melihat keberadaan organisasi Cipayung di unmer ini sebagai peluang untuk sama-sama bisa berkolaborasi membangun kampus kedepan, bukan malah dijadikan musuh.
Tutup Afat yang sebagai Ketua Umum Korkom HMI Universitas Merdeka Malang. (*).
