Penulis. Akril Abdillah
Transisi energi bukan lagi sekadar wacana global, melainkan kebutuhan nyata yang harus diwujudkan di tingkat paling dekat dengan rakyat: desa. Dalam konteks Indonesia, lebih dari 74 ribu desa merupakan ruang hidup mayoritas penduduk, yang sekaligus menjadi etalase potensi energi bersih. Panel surya di atap rumah, mikrohidro di aliran sungai kecil, hingga bioenergi dari limbah pertanian, semua bisa diolah untuk menghadirkan kedaulatan energi dari pinggiran. Data Kementerian ESDM mencatat, potensi energi baru terbarukan Indonesia mencapai 3.686 GW, namun yang termanfaatkan baru sekitar 13,1 persen. Artinya, masih terbentang ruang luas untuk menjadikan desa sebagai pelopor transisi energi yang konkret dan berkeadilan.
Momentum kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia tahun ini adalah saat paling tepat untuk menegaskan bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya lahir dari kekuatan militer atau diplomasi, tetapi juga dari kemandirian energi. Seperti halnya para pendiri bangsa merumuskan kemerdekaan politik, kini generasi kita ditantang untuk mewujudkan kemerdekaan energi. Desa-desa di seluruh pelosok tanah air seharusnya tidak lagi bergantung pada pasokan listrik dari pusat semata. Kemerdekaan sejati adalah ketika desa mampu memanfaatkan tenaga surya, angin, atau biomassa di lingkungannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan listrik, industri kecil, hingga transportasi lokal. Inilah arti merdeka dalam wajah baru: merdeka secara energi.
Pertamina, sebagai BUMN energi nasional, menempati posisi strategis untuk mendorong lompatan ini. Melalui program konversi energi fosil ke energi bersih, hingga penyediaan solusi energi terbarukan di berbagai wilayah, Pertamina tidak hanya menjadi aktor bisnis, tetapi juga mitra strategis desa. Program Pertamina Energi Desa Mandiri, misalnya, telah memperlihatkan bahwa akses energi bersih bisa dipadukan dengan penguatan ekonomi lokal. Dengan pendekatan kolaboratif, Pertamina dapat memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor pengelolaan PLTS komunal atau usaha bioenergi, yang hasilnya bukan sekadar listrik murah, tetapi juga lapangan kerja baru.
Data PLN hingga 2024 menunjukkan elektrifikasi nasional sudah mencapai 99,8 persen. Namun di balik angka itu, masih ada disparitas akses antara kota dan desa, terutama di wilayah timur Indonesia. Di sinilah transisi energi berbasis komunitas menemukan urgensinya. Desa bisa menjadi pusat inovasi energi terbarukan yang tidak hanya menopang kehidupan warga, tetapi juga memberi kontribusi nyata pada pengurangan emisi nasional. Target Net Zero Emission 2060 hanya bisa dicapai bila desa ikut menjadi lokomotif. Tanpa desa, transisi energi hanya akan menjadi proyek urban.
Kolaborasi lintas aktor mutlak diperlukan. Generasi muda desa, UMKM, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil harus terlibat aktif. Edukasi energi bersih menjadi kunci agar masyarakat tidak sekadar menjadi konsumen, tetapi juga produsen energi. Dalam konteks ini, Pertamina bisa berperan sebagai jembatan pengetahuan dan teknologi misalnya dengan program pendampingan teknis PLTS desa atau inkubasi usaha energi hijau berbasis UMKM. Bila desa dilibatkan sejak awal, transisi energi tidak akan terasa sebagai beban, melainkan peluang untuk membangun masa depan.
Secara ekonomi, investasi hijau di desa akan memberikan dampak ganda. Pertama, mengurangi beban subsidi energi fosil yang selama ini membebani APBN. Kedua, membuka peluang usaha baru berbasis energi bersih, mulai dari sewa panel surya, bengkel motor listrik, hingga pengolahan limbah jadi energi. Asian Development Bank memperkirakan potensi pasar energi terbarukan di Indonesia bisa menyerap investasi lebih dari USD 20 miliar dalam satu dekade mendatang. Jika sebagian investasi itu diarahkan ke desa, maka pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, melainkan tersebar lebih merata.
Optimisme ini berangkat dari fakta bahwa masyarakat desa sebenarnya sudah terbiasa dengan budaya gotong royong. Nilai ini sejalan dengan prinsip transisi energi yang menekankan desentralisasi dan partisipasi kolektif. Bila pemerintah, Pertamina, dan masyarakat mampu menyatu dalam visi yang sama, maka desa tidak lagi dipandang sebagai beban pembangunan, melainkan sebagai pelopor kedaulatan energi. Desa bukanlah titik akhir pembangunan, melainkan titik awal. Dari sinilah energi bersih akan mengalir, dari pinggiran untuk seluruh Nusantara.
Membangun kedaulatan energi dari desa adalah jawaban atas dua tantangan sekaligus: krisis iklim global dan ketimpangan pembangunan nasional. Jalan menuju Indonesia Emas 2045 tidak bisa hanya bertumpu pada narasi besar di pusat, tetapi harus ditopang oleh langkah nyata di akar rumput. Energi bersih dari desa bukanlah utopia, melainkan keniscayaan bila ada keberanian politik, kolaborasi lintas sektor, dan konsistensi implementasi. Saat kemerdekaan ke-80 ini, mari kita pahami bahwa kedaulatan energi sejati hanya akan lahir bila desa berdiri di garis depan transisi energi.
