
JAKARTA — Upaya menjaga stabilitas nasional pasca gelombang aksi massa akhir Agustus terus diperkuat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pihaknya kini bersinergi erat dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menelusuri aktor intelektual di balik kerusuhan. Kolaborasi ini dipandang sebagai langkah strategis agar situasi tidak kembali memanas.
Kapolri menjelaskan, investigasi bersama dengan BIN tidak hanya berfokus pada provokator di lapangan, tetapi juga jejaring yang memanfaatkan ruang digital untuk memicu keresahan. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan dapat memberikan jawaban cepat sekaligus jaminan rasa aman bagi masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai, pendekatan kolaboratif tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam merespons dinamika keamanan. Penguatan deteksi dini dan penegakan hukum yang presisi dipandang sebagai dua kunci penting untuk meredam potensi gejolak sosial.
Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menyambut positif langkah Polri yang merangkul BIN, sembari menekankan pentingnya transparansi terbatas agar publik tidak terjebak pada spekulasi liar, tegas Romadhon Jasn, Senin (8/9/2025) di Jakarta.
Dalam konteks yang lebih luas, situasi pasca-demo juga menunjukkan bahwa perbedaan antara aspirasi sahih dan provokasi harus dibaca dengan jernih. Masyarakat berhak menyampaikan suara, namun provokator yang merusak tatanan demokrasi tetap harus ditindak secara hukum.
Menurut JAN, sinergi Polri dan BIN akan lebih kuat bila dibarengi dengan koordinasi lintas lembaga lain seperti TNI dan pemerintah daerah. Koordinasi multi-level akan menutup celah terjadinya miskomunikasi dan mempercepat tindakan pencegahan, jelas Romadhon Jasn.
Di sisi lain, tokoh masyarakat, ulama, dan akademisi juga dinilai memiliki peran strategis. Kehadiran mereka dalam ruang dialog dapat menjadi jembatan antara negara dan rakyat, sehingga eskalasi dapat diarahkan menuju solusi konstruktif, bukan kerusuhan.
Romadhon Jasn menegaskan bahwa penguatan komunikasi publik juga harus menjadi prioritas. Kanal resmi pemerintah perlu lebih aktif dalam memberikan klarifikasi cepat agar ruang provokator di media sosial semakin sempit, pungkasnya.
Media arus utama turut diminta menjaga kepercayaan publik dengan memperkuat verifikasi, menyajikan informasi faktual, dan menghindari narasi yang memperuncing perpecahan. Dukungan media akan menjadi benteng penting melawan disinformasi yang sering memicu keresahan.
Sinergi besar Polri dan BIN harus dipahami bukan sekadar operasi keamanan, melainkan upaya menjaga stabilitas bangsa. JAN menilai, kolaborasi ini bisa menjadi momentum untuk membuktikan bahwa negara hadir dengan solusi komprehensif demi melindungi rakyat dan merawat kepercayaan publik, tutup Romadhon Jasn.





