Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP Mufti Anam mengkritik keputusan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM)nonsubsidi secara tiba-tiba. Dia pun menyoroti kenaikan harga yang dinilai terlalu tinggi.
“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam dikutip dari Laman DPR, Ahad (19/04/2026).
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex sejak 18 April lalu. Kenaikan harga tersebut dilakukan tanpa ada informasi atau sosialisasi kepada masyarakat.
Harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter. Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang melesat dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter.
Mufti menilai kebijakan harga BBM nonsubsidi ini sebuah kemunduran Pemerintah yang sebelumnya berani menahan harga BBM dan LPG Subsidi hingga akhir tahun. Akan tetapi, dengan alasan yang sama yaitu gejolak geopolitik global, pemerintah kini justru melambungkan harga BBM non subsidi secara tiba-tiba.
“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” kata dia. “Tiba-tiba harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi”
Menurut dia, masyarakat sebenarnya sudah memprediksi atau khawatir akan terjadi kenaikan harga BBM usai perang di kawasan Timur Tengah turun berdampak pada produksi dan alur distribusi minyak mentah. Namun, masyarakat sudah lebih dulu tenang usai pemerintah percaya diri mampu menahan harga BBM atau tak naik.
“Ternyata Pemerintah benar-benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ujar dia.
Toh, kata dia, keputusan menaikkan harga BBM non subsidi dengan asumsi menyasar kalangan menengah ke atas tak tepat. Kenaikan BBM, menurut dia, akan turut menimbulkan efek pada setiap kelompok ekonomi.
Selain itu, Mufti mengatakan, sejumlah daerah justru kesulitan mendapatkan BBM Bersubsidi. Kini, mereka hanya bisa mengakses BBM non subsidi yang harganya sudah melonjak sangat tinggi.
“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” kata anggota DPR dari Dapil Jawa Timur II tersebut.
Hal ini membuat dia meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi untuk seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah dan Pertamina, kata dia, juga harus segera melakukan penyesuaian harga saat konflik Timur Tengah mulai reda dan distribusi minyak mentah mulai pulih.
