JAKARTA,- Transformasi digital kini menjadi medan baru perebutan pengaruh antarbangsa. Pemerintah menempatkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai ujung tombak kedaulatan digital nasional. Nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menembus US$150 miliar pada 2025, menjadikannya salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Pertanyaannya, apakah Telkom siap menjadi pemain global tanpa kehilangan perannya sebagai penjaga data bangsa?
Di era digital, batas negara bukan lagi garis di peta, melainkan jaringan kabel, pusat data, dan server. Siapa yang menguasai arus data, dialah yang menentukan arah masa depan. Karena itu, langkah Telkom memperkuat infrastruktur digital nasional bukan sekadar bisnis, melainkan strategi geopolitik untuk menjaga kedaulatan di ruang maya.
Dalam dua tahun terakhir, Telkom menjalani transformasi besar. Pemisahan IndiHome ke Telkomsel, pembangunan NeutraDC dengan target kapasitas 200 MW hingga 2027 setara 40 persen kebutuhan data center nasional dan perluasan jaringan kabel laut internasional menandai bab baru kemandirian digital Indonesia. Namun seperti sinyal 5G di pelosok, kekuatan itu masih belum merata: kuat di pusat, lemah di pinggiran.
“Telkom bukan lagi operator lama. Ia harus menjadi arsitek ekosistem digital bangsa. Tantangannya bukan sekadar efisiensi, tapi menjaga kedaulatan data di tengah kompetisi global,” ujar Romadhon Jasn, Direktur Gagas Nusantara, dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).
Telkom telah bergerak ke arah itu. Hyperscale data center di Batam dan Cikarang mulai beroperasi, kabel laut menghubungkan Indonesia ke Asia Pasifik, dan layanan cloud diperkuat. Namun publik masih menunggu bukti konkret: kapan masyarakat di ujung timur Indonesia bisa menikmati koneksi tanpa hambatan? Sebab kedaulatan digital bukan hanya soal server besar, tetapi juga akses yang merata.
Kritik terhadap Telkom seharusnya dibaca sebagai bentuk kepercayaan. Banyak pihak berharap transformasi ini tidak tersandera birokrasi, tidak berhenti sebagai proyek mercusuar, dan tidak kehilangan kecepatan. Dunia digital bergerak dalam hitungan detik keputusan korporasi tidak boleh berjalan dalam tempo minggu. Jika lambat, bukan tidak mungkin justru raksasa global yang menjadi penjaga data bangsa, sementara kita hanya jadi penonton di server orang lain.
“Telkom bukan sekadar menjual koneksi. Ia sedang menghubungkan bangsa dengan masa depannya. Setiap data yang tersimpan di server Telkom adalah bagian dari identitas nasional,” kata Romadhon Jasn.
Transformasi digital juga tidak bisa dibebankan hanya pada Telkom. Ini adalah kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Kedaulatan digital bukan hadiah, melainkan hasil kesadaran bersama: menggunakan infrastruktur dalam negeri, menyimpan data di tanah air, dan menumbuhkan talenta digital dari anak bangsa sendiri.
“Peran Telkom harus dilihat sebagai bagian dari strategi besar Indonesia menghadapi arus globalisasi. Mendukung Telkom berarti memperkuat kemampuan bangsa berdiri di atas kaki sendiri di era digital,” tegas Romadhon Jasn.
Telkom hari ini bukan sekadar entitas bisnis. Ia telah menjelma menjadi simbol kemerdekaan modern kemerdekaan untuk berpikir, berinovasi, dan berdaulat di ruang siber. “Kedaulatan digital bukan sekadar jargon. Ketika Telkom menjaga data bangsa, ia sedang menjaga akal sehat republik,” tutup Romadhon Jasn. Mendukung Telkom bukan sekadar soal saham, tetapi soal siapa yang memegang kendali atas masa depan Indonesia.
