Jakarta – Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan Indonesia akan menyetop impor Solar mulai tahun ini dengan meningkatnya kapasitas produksi kilang domestik. Penghentian impor Solar turut berlaku untuk SPBU swasta.
Yuliot mengatakan rencana penghentian impor Solar akan bergantung pada optimalisasi produksi kilang, khususnya dari Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, serta kemampuan produksi bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.
“Asumsinya pada tahun ini kita juga bisa. Ini surplus dan juga swasembada untuk Solar sama avtur,” kata Yuliot ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (2/1/2026).
Yuliot berharap produksi dalam negeri dapat sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan nasional sehingga ketergantungan terhadap impor bisa dihentikan.
“Jadi ini kita akan lihat produksi dalam negeri terlebih dulu, kira-kira berapa. Jadi berapa alokasi untuk impor, berapa untuk kebutuhan dalam negeri,” ujar Yuliot.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan kementeriannya telah menyurati operator SPBU swasta untuk segera berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) ihwal pemenuhan pasokan Solar usai RI menyetop impor pada April 2026.
“RDMP-nya sudah beroperasi, tapi secara operasionalisasinya nanti RDMP atau Pertamina membutuhkan persiapan tiga bulan setelah itu sudah stok cukup untuk seluruhnya termasuk swasta, April semua kita stok,” kata Laode kepada awak media di Kementerian ESDM, Rabu (24/12/2025).
Dengan demikian, Laode menyatakan badan usaha (BU) hilir migas swasta tersebut hanya mengajukan kuota impor solar sampai Maret 2025. Sedangkan sisanya, kata Laode, akan dipenuhi oleh produksi dalam negeri dari kilang Pertamina.
“Hanya sampai Maret [impor solar SPBU swasta],” ungkap Laode.
Laode menyatakan, penyetopan impor solar tersebut tidak memerlukan aturan baru.
Nantinya secara otomatis penyetopan impor solar tersebut akan tertuang dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK).
“Rekomendasinya di kami. Jadi April sudah tidak ada lagi alokasi impor untuk swasta,” lanjut dia.
