Jakarta, 31 Agustus 2026 – Lanskap konsumsi informasi politik di Indonesia telah berubah secara fundamental pada tahun 2026. Media sosial kini menjadi saluran utama bagi publik untuk mengikuti perkembangan politik dan pemerintahan, menggeser posisi media massa konvensional. Platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, X, dan Facebook menjelma menjadi ruang publik baru tempat warga memperoleh berita, mendiskusikan isu, hingga menilai kinerja pemimpin mereka.
Survei: 83% Publik Ikuti Perkembangan Politik
Tingginya ketergantungan pada media sosial terkonfirmasi dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026. Dari 1.200 responden yang disurvei menggunakan metode multistage random sampling, sebanyak 83% mengaku mengikuti perkembangan berita politik dan pemerintahan dalam tiga bulan terakhir. Angka ini menunjukkan tingginya tingkat perhatian publik terhadap dinamika kekuasaan.
Di antara kelompok tersebut, 54,5% responden menyatakan media sosial sebagai sumber informasi politik utama mereka, jauh melampaui sumber lainnya. Media berita online berada di posisi kedua dengan 11,8%, disusul media percakapan (7,5%) dan televisi (6,2%). Angka ini menegaskan bahwa platform digital bukan lagi pelengkap, melainkan pusat gravitasi informasi politik bagi mayoritas masyarakat.
TikTok Paling Dominan dalam Percakapan Publik
Di antara berbagai platform media sosial, TikTok menunjukkan dominasi yang signifikan dalam menyerap percakapan publik. Analisis yang dilakukan Deep Intelligence Research (DIR) terhadap percakapan tentang kinerja gubernur se-Indonesia sepanjang 20 Februari 2025 hingga 19 Februari 2026 menemukan bahwa dari total 4,57 juta percakapan yang dianalisis, TikTok menyumbang 2 juta percakapan atau sekitar 43,7 persen, melampaui Instagram (854 ribu), Facebook (204 ribu), X (112 ribu), dan Threads (27 ribu).
Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menekankan bahwa legitimasi publik di era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh kebijakan substantif, tetapi juga oleh kemampuan memimpin dengan algoritma—membaca percakapan publik dan mengelola narasi secara efektif di media sosial .
Ruang Publik Bergeser ke Jaringan Horizontal
Fenomena ini menandai transformasi mendasar dalam relasi antara negara dan warga. Jika pada era sebelumnya komunikasi pemerintah berlangsung satu arah melalui media resmi, kini informasi berkembang melalui interaksi horizontal antarwarga yang bergerak lebih cepat. Publik tidak lagi menjadi konsumen pasif, tetapi juga produsen narasi, analis kebijakan, dan pengawas pemerintah. Teori networked public sphere menjelaskan bahwa ruang publik modern tidak lagi dikendalikan oleh lembaga besar seperti negara atau media arus utama, tetapi terbentuk melalui jaringan komunikasi digital antarindividu.
Tantangan Hoaks dan Disinformasi
Dominasi media sosial juga menghadirkan tantangan serius. Risiko penyebaran hoaks, disinformasi, dan konten manipulatif meningkat seiring dengan kecepatan arus informasi yang tidak diimbangi dengan verifikasi. Dalam laporannya, Amnesty International bahkan menuding adanya kampanye disinformasi terkoordinasi yang dilakukan oleh jaringan yang terkait dengan otoritas Indonesia untuk menyerang jurnalis, aktivis, dan pengkritik pemerintah dengan mencap mereka sebagai “agen asing” sebagai pembalasan atas aktivisme dan kritik mereka .
Pentingnya Literasi Digital
Dengan semakin kuatnya posisi media sosial dalam konsumsi informasi politik, kemampuan literasi digital masyarakat menjadi semakin penting. Publik diharapkan tidak hanya cepat menerima dan membagikan informasi, tetapi juga mampu memeriksa sumber, membandingkan informasi dari berbagai kanal, dan memahami konteks sebuah isu sebelum mengambil kesimpulan. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah, media, dan seluruh pelaku ruang digital untuk menjaga kualitas informasi politik di Indonesia.
