Jakarta, 1 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah perampingan besar-besaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam sambutannya pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Senin (31/8/2026), Prabowo menyatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan dan berkinerja buruk .
Kebijakan penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran sebesar Rp50 triliun bagi negara. Penghematan terutama berasal dari berkurangnya biaya operasional (overhead) perusahaan, termasuk gaji direksi dan komisaris .
“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN,” kata Prabowo di hadapan ribuan peserta muktamar .
Langkah perampingan BUMN akan terus berlanjut. Prabowo menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga 31 Desember 2026 . Dengan kebijakan ini, jumlah BUMN di Indonesia diproyeksikan menyusut drastis dari sebelumnya mencapai 1.074 perusahaan menjadi hanya sekitar 200 hingga 250 perusahaan .
“Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun. Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup,” tegas Prabowo .
Jika target tersebut tercapai, Prabowo memperkirakan potensi penghematan tambahan mencapai Rp100 triliun. Secara keseluruhan, berbagai langkah efisiensi di berbagai bidang telah mendekati angka Rp300 triliun per tahun .
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” ujar Presiden .
Prabowo menegaskan dana hasil penghematan tersebut akan dialihkan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai program pemerintah yang memberikan manfaat langsung .
“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya kepada rakyat, ini yang kita pakai,” kata Prabowo di hadapan para peserta muktamar .
Meskipun ada narasi yang mengaitkan penutupan BUMN dengan pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak ada informasi resmi yang mendukung klaim tersebut. Presiden menyatakan dana hasil penghematan akan dialokasikan untuk berbagai program rakyat secara umum .
