Jakarta, 1 September 2026 – Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan kelompok pro-Palestina di Skotlandia mendesak pemerintah setempat untuk menerapkan kebijakan boikot dan sanksi penuh terhadap Israel. Tekanan ini muncul seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah yang terus berlanjut tanpa tanda-tanda mereda.
Kelompok aktivis menilai bahwa langkah-langkah simbolis yang selama ini diambil tidak cukup untuk menekan kebijakan Israel di wilayah Palestina. Mereka menuntut penerapan sanksi yang lebih komprehensif, termasuk penghentian semua hubungan ekonomi dan akademik dengan institusi Israel.
Seruan Berbagai Elemen Masyarakat
Desakan untuk menerapkan sanksi penuh terhadap Israel datang dari berbagai elemen masyarakat di Skotlandia, mulai dari kelompok mahasiswa hingga serikat pekerja. Mereka menilai bahwa pemerintah Inggris Raya secara keseluruhan masih belum tegas dalam menyikapi konflik yang telah menelan ribuan korban jiwa di Gaza dan Tepi Barat.
Para aktivis menyoroti bahwa sejumlah kota di Eropa telah menerapkan kebijakan boikot terhadap produk-produk Israel. Mereka mendorong pemerintah Skotlandia, yang memiliki otonomi dalam sejumlah kebijakan, untuk mengambil langkah serupa.
Respons Pemerintah dan Parlemen Skotlandia
Perdana Menteri Skotlandia diharapkan memberikan tanggapan atas tuntutan ini. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen Skotlandia dari berbagai partai telah menyatakan dukungan terhadap gerakan boikot, meskipun masih ada perbedaan pendapat mengenai implementasi teknisnya.
Pemerintah Inggris Raya di tingkat pusat sebelumnya telah menyatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat di London. Namun, gerakan boikot yang bersifat ekonomi dan akademik dapat menjadi ranah kebijakan otonom Skotlandia.
Dampak dan Harapan
Para pendukung boikot menyebutkan bahwa tekanan ekonomi merupakan salah satu cara efektif untuk mengubah kebijakan Israel tanpa harus terlibat konflik militer. Mereka berharap langkah Skotlandia dapat menginspirasi negara-negara lain untuk mengambil sikap serupa.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Skotlandia belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai tuntutan ini. Namun, tekanan terus meningkat seiring dengan memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan meningkatnya korban sipil akibat konflik bersenjata antara Israel dan kelompok militan Palestina.
