Jakarta, 11 November 2026 – Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan yang digulirkan sejumlah anggota dewan itu disebut telah memenuhi ambang batas minimal dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusi.
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan pengajuan HMP tersebut. “Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Mekanisme dan Tindak Lanjut
Puan menjelaskan bahwa usulan HMP akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang DPR. Pembahasan akan mencakup mekanisme, pihak yang terlibat, serta tata cara penggunaan hak konstitusional tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini; bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” ucapnya. Ia menegaskan seluruh proses wajib menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. “Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi,” tegas Puan.
Dinamika Dukungan Anggota
Dukungan terhadap HMP terus menguat. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, sebelumnya menyebut sedikitnya 50 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan, dengan mayoritas berasal dari berbagai fraksi. Fraksi PDIP bahkan memutuskan secara bulat menggunakan HMP, dengan seluruh 110 anggotanya siap dikerahkan jika diperlukan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian resmi mengenai komposisi pasti 120 anggota yang disebut sebagai pengusul. Pimpinan DPR masih akan memverifikasi argumentasi, dasar hukum, serta sebaran fraksi sebelum membawa hasil kajian ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah.
Konteks Putusan MA
Desakan HMP menguat setelah Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar ditarik dan dimusnahkan. Putusan itu juga menguatkan temuan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah SMA Gibran.
Langkah Gibran
Di tengah desakan tersebut, Gibran mengaku telah menyampaikan niatannya untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, termasuk mengajukan peninjauan kembali ke MA.
Pimpinan DPR menegaskan bahwa proses hukum yang ditempuh Gibran dan pembahasan HMP di parlemen dapat berjalan secara paralel. Keduanya merupakan hak yang harus dihormati, dan DPR akan memastikan setiap langkah mengikuti koridor konstitusi.
Jakarta, 11 November 2026
Redaksi
