Jakarta, 11 November 2026 – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk “bertarung” membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Syahganda menegaskan bahwa tidak mungkin Prabowo menganjurkan langkah hukum tersebut.
Syahganda mulanya mengungkit pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Gibran sudah bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi jalur hukum yang bisa ditempuh.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
“Saran Presiden yang Benar Itu yang Diwakili Yusril”
Syahganda menegaskan bahwa pandangan hukum Presiden Prabowo dalam kasus ini diwakili oleh Menko Yusril. Karena itu, menurutnya, sangat tidak mungkin jika Prabowo justru menyarankan Gibran untuk kembali menempuh jalur PTUN.
“Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” ujarnya. “Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran”.
Klaim Gibran soal Saran Prabowo
Sebelumnya, Gibran mengaku mendapat saran dari Prabowo untuk tetap “fight” di PTUN. Ia menyatakan akan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujar Gibran.
Yusril: Tidak Ada Jalur Hukum Lagi
Yusril sebelumnya telah menjabarkan logika hukum bahwa putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Menurutnya, tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK terhadap putusan tersebut.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11). “Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final”.
Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan banding karena dalam perkara di MA, tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen, dan Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi.
Dua Versi yang Saling Bantah
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari Gibran maupun Istana mengenai perbedaan pernyataan tersebut. Publik menanti apakah akan ada penjelasan resmi yang meluruskan siapa yang benar: Gibran yang mengaku mendapat saran Prabowo, atau Kabakom yang menegaskan bahwa saran Presiden sesungguhnya diwakili oleh Yusril.
