Jakarta, 11 November 2026 – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memilih memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Ia mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap “bertarung” di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen, mulai dari jenjang SD hingga S1.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (11/11/2026). Prabowo juga disebut memerintahkan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Langkah Gibran ini ditempuh di tengah desakan agar ia mundur dari kursi Wakil Presiden. Ia sebelumnya telah menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri kepada Prabowo, namun meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumennya terlebih dahulu.
Demokrat: Kami Hormati Konstitusi, Proses Politik Tetap Jalan
Partai Demokrat menegaskan bahwa langkah hukum Gibran tidak akan menghentikan proses politik di DPR. Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan partainya akan menghormati proses dan mengembalikan keputusan ke konstitusi.
“Teman-teman di Senayan juga sama, pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi,” ujar AHY di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Senada, Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa isu pemakzulan adalah permasalahan serius bagi tata kelola ketatanegaraan. Meski begitu, Fraksi Demokrat belum menentukan sikap resmi dan masih menunggu arahan dari Ketua Umum serta Majelis Tinggi Partai.
Langkah Hukum dan Politik Bisa Berjalan Beriringan
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memastikan bahwa upaya hukum Gibran dan proses pemakzulan di DPR dapat berjalan secara paralel. Menurutnya, keduanya merupakan hak yang harus dihormati.
“Iya, enggak ada masalah lah kalau itu ya. Menurut saya,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menegaskan bahwa DPR tidak mempermasalahkan langkah Gibran mencari keadilan melalui PTUN.
PDIP: Langkah Gibran Tidak Masuk Akal
Di sisi lain, PDIP mempertanyakan langkah Gibran menempuh jalur PTUN. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung.
“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir putusan MA karena beda kamar,” kata Deddy kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Deddy menduga langkah Gibran hanya upaya mengulur waktu. Menurutnya, kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen sudah pernah diberikan dalam sidang PTUN sebelumnya, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik.
Dua Jalur, Satu Ujian Politik
Hingga saat ini, proses hukum di PTUN dan wacana pemakzulan di DPR masih bergulir bersamaan. Gibran berupaya membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya, sementara partai-partai politik di DPR terus mengkalkulasi langkah politik mereka. Publik menanti apakah jalur hukum akan meredam tekanan politik, atau justru sebaliknya, proses pemakzulan semakin menguat seiring berjalannya waktu.
