Jakarta, 11 November 2026 – Mahkamah Agung (MA) resmi merilis putusan lengkap Nomor 742 K/TUN/2026 yang memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MA menyatakan suket yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 itu batal dan tidak sah.
Dalam amar putusan yang dirilis Selasa (10/11/2026), MA mewajibkan Kemendikdasmen mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. “Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” bunyi amar putusan tersebut .
Pertimbangan Hukum MA
Majelis Hakim Agung menilai bahwa penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat dan melanggar asas kecermatan formal . MA menegaskan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA atau sederajat .
Dalam pertimbangannya, MA merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026 sebagai fakta hukum baru yang mengubah keadaan hukum. MK sebelumnya menyatakan suket tersebut diterbitkan berdasarkan certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades—dokumen yang hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti kelulusan .
Perjalanan Perkara
Gugatan ini diajukan warga bernama Subhan ke PTUN Jakarta, namun gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima pada 21 Mei 2026. Subhan kemudian mengajukan banding, tetapi PT TUN Jakarta menguatkan putusan tersebut pada 12 Agustus 2026. Setelah dua kali kalah, Subhan mengajukan kasasi ke MA dan gugatannya dikabulkan seluruhnya .
Kewajiban Hukum dan Batas Waktu
Pakar hukum UGM, Oce Madril, menyatakan bahwa Kemendikdasmen wajib menindaklanjuti putusan tersebut dengan mencabut suket paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan. Jika tidak dilaksanakan, putusan akan berlaku otomatis dan suket menjadi tidak sah dengan sendirinya .
Putusan lengkap ini dirilis di tengah desakan agar Gibran mundur dari kursi Wakil Presiden. Sejumlah pihak menilai putusan MA semakin memperkuat dalil bahwa syarat pendidikan minimal SMA bagi calon wakil presiden tidak terpenuhi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Gibran maupun Istana mengenai langkah lanjutan setelah putusan lengkap MA dipublikasikan.
Jakarta, 11 November 2026
Redaksi
