Jakarta, 13 November 2026 – Komisi X DPR RI menagih pemerintah untuk segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes. Regulasi teknis tersebut dinilai krusial agar proses peralihan status yang ditargetkan berjalan awal 2027 tidak menemui hambatan administratif.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa hingga saat ini draf juklak dan juknis belum diserahkan oleh kementerian terkait. Parlemen mendesak KemenPAN-RB, BKN, serta Kemendikdasmen untuk segera merampungkan regulasi tersebut.
“Kami di Komisi X berharap kepada pemerintah—dalam hal ini KemenPAN-RB, BKN, dan Kemendikdasmen—untuk menjalankan komitmen yang sudah kita sepakati bersama, bahwa mulai awal tahun 2027 guru paruh waktu diangkat sepenuhnya menjadi penuh waktu tanpa tes, itu harus dijalankan,” ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Anggaran Rp23 Triliun Disiapkan
DPR bersama pemerintah telah menyepakati alokasi anggaran transisi sebesar Rp23 triliun yang dialokasikan khusus bagi peralihan status guru honorer tersebut. Lalu menegaskan agar tidak ada proses administratif yang berbelit-belit karena para guru membutuhkan kepastian status dan kesejahteraan.
“Anggarannya sudah kami sepakati, Rp23 triliun untuk masa transisi ini khusus bagi guru. Maka dari itu, tolong jangan ada proses administratif yang berbelit-belit atau birokrasi yang berkepanjangan,” cetusnya.
Peralihan Bertahap Januari 2027–2029
Sebelumnya, Komisi X DPR memastikan bahwa pengangkatan sekitar 240 ribu guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan secara bertahap mulai Januari 2027 hingga 2029. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR pada 18 Agustus 2026, dan ditegaskan kembali oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 6 November 2026 usai rapat finalisasi bersama pimpinan DPR.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan tidak akan ada tes atau seleksi ulang dalam peralihan status tersebut. Alasan utamanya, seluruh guru PPPK paruh waktu telah melewati rangkaian seleksi resmi pada tahun sebelumnya, sehingga cukup dilakukan peralihan status.
“Jadi, tidak ada perubahan kebijakan sebagaimana yang diumumkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI pada tanggal 18 Agustus 2026 yang lalu. Bahwa untuk perubahan status atau peralihan status dari PPPK paruh waktu ke penuh waktu itu adalah peralihan status, jadi bukan melalui tes,” tegas Nunuk.
Adapun pengangkatan dengan tes tetap diberlakukan bagi guru PPPK penuh waktu yang ingin beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Jakarta, 13 November 2026
Redaksi
