Jakarta – Kaukus Muda Indonesia (KMI) mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan mencopot Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyusul laporan yang menunjukkan peningkatan utang PLN sebesar Rp 56,2 triliun dalam satu tahun, atau setara dengan Rp 156,7 miliar per hari. KMI menilai kondisi tersebut sebagai bukti nyata kegagalan manajerial dan pengelolaan yang tidak akuntabel pada salah satu BUMN paling strategis di Indonesia.
Ketua Umum KMI, Edi Homaidi, menyampaikan bahwa lonjakan utang tersebut tidak diiringi dengan perbaikan signifikan pada kinerja dan efisiensi PLN, serta berpotensi membebani keuangan negara dalam jangka panjang.
“Jika utang membengkak setiap hari sementara pelayanan publik stagnan dan profit tidak meningkat signifikan, maka ini bukan hanya alarm bahaya, tetapi bukti nyata bahwa manajemen PLN perlu diganti. Kami mendorong Menteri BUMN dan Presiden segera mencopot Dirut PLN,” tegas Edi, Selasa (30/7).
Fakta dan Ancaman
Berdasarkan data yang dirilis oleh sejumlah sumber keuangan nasional, total utang PLN per tahun meningkat drastis dari sekitar Rp 611 triliun menjadi Rp 667 triliun. Kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan laporan laba yang stabil, bahkan terjadi penurunan margin laba bersih di tengah berbagai proyek infrastruktur energi yang berjalan.
Edi Homaidi menyebutkan bahwa jika tren ini terus berlanjut, maka PLN akan mengalami tekanan fiskal serius yang bisa berdampak pada tarif listrik rakyat dan subsidi energi pemerintah.
Tuntutan KMI
KMI menyampaikan tiga poin desakan utama:
- Evaluasi Total Direksi dan Komisaris PLN, dengan audit kinerja oleh lembaga independen.
- Transparansi Utang dan Proyeksi Keuangan PLN secara berkala kepada publik.
- Penggantian Direktur Utama PLN sebagai langkah awal pemulihan tata kelola.
“Ini bukan sekadar isu keuangan korporasi, ini soal hajat hidup orang banyak. PLN mengelola listrik, energi kehidupan, bukan perusahaan biasa. Gagalnya kepemimpinan berarti menyentuh langsung denyut rakyat,” lanjut Edi.
Dampak Sosial
KMI juga mencatat keluhan masyarakat terkait kualitas layanan listrik yang belum merata, padam mendadak di beberapa daerah, serta kekhawatiran akan kenaikan tarif. Hal ini dianggap memperburuk citra PLN dan menggerus kepercayaan publik.
Edi mengingatkan bahwa pemuda dan elemen masyarakat sipil tak akan tinggal diam. KMI akan menyuarakan persoalan ini hingga ada tindakan konkret dari pemerintah.
