MALANG – Pluralisme di Tanah Air Tapi sebaliknya yang terjadi hari ini menjadi perpecahan antara masyarakat. Maka dari itu, bidang PTKP Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ekonomi UMM meminta masalah ini menjadi perlu untuk digunakan bahan diskusi. Pada hari Rabu Rabu, (28/08/2019) bertempat di Halo Coffe Jalan Raya Dermo Malang.
“Kepercayaan dalam implementasi dan partisipasi itu kemudian perlu di ulas bersama.” Ungkap Wakid Attamimi sebagai fasilitator dalam diskusi tersebut.
Lanjut Wakid sebagai pembicara, Indonesia kita dapat mendukung dengan beragam kepercayaan, adat, bahasa dan budaya. Sehinggga dalam aktualisasi dalam kehidupan perlu ada hak cipta dimata hukum dan disitu kemajemukan bermasyarakat dapat ditegakkan. Setiap perbedaan yang menjadi isu besar yang akhir-akhir ini ada, dari rasisme sampai penistaan agama. Tambahnya.
Menurut Jibril yang sebagai Ketua HMI Cabang Malang Bidang Infokom dalam pemetaannya menyatukan kesemuanya sebagai sebuah entitas yang sama yang bisa-bisa saja. Tapi anggap semua itu kebenaran, maka perlu dibahas lagi. Karena pandangan agama dan pluralisme sebagai fakta ini berbeda jika pluralisme ini saya anggap sebagai fakta. Semisal berbicara tentang kasus yang baru-baru ini terjadi kompilasi
Berbeda pendapat yang diutarakan oleh Vebry selaku pembicara, “kebebasan berekspresi ada tiga menurut saya yaitu: kebebasan kompetensi, kebebasan bersaing, dan kebebasan beragama”. Dihidupkan dalam Era Setelah Reformasi Kita Telah Memasang Sistem Demokrasi yang Sudah Baik. Dimana setiap orang diberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam menyampaikan pendapat. Sampai saat ini belum ada yang bisa menentukan mana kajian internal dan mana saja yang menentukan eksternal, di dalam hukum dan kebijakan masih belum ada yang membahas hal itu, sehingga pengadilan mempertimbangkan-olah ring tinju. Katanya.
Muhammad Siraj yang sebagai Pengurus HMI Komisariat Ekonomi UMM bidang PTKP mengharapkan masalah yang terjadi hari ini kemudian harus diantisipasi, membahas sistem sosial yang tidak mampu terselesaikan, maka negara berhak bertanggung jawab atas keadaan ini. Tegasnya. (Adt) .
