Teheran, 22 Agustus 2026 – Pemerintah Iran mengecam keras paket sanksi ekonomi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat, menyebutnya sebagai “terorisme ekonomi” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Kecaman ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Iran sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan apa yang disebutnya sebagai “operasi ekonomi paling menghancurkan” terhadap negara mana pun dalam sejarah.
Kementerian Luar Negeri Iran menilai tindakan Washington, yang diumumkan bertepatan dengan peringatan kudeta 28 Mordad 1332 (19 Agustus 1953) yang melibatkan AS dan Inggris, sebagai bukti kelanjutan permusuhan selama 73 tahun terhadap rakyat Iran. “Tanpa keraguan, sanksi ekonomi AS terhadap Iran, yang menargetkan hak-hak dasar manusia setiap warga negara Iran, adalah contoh ‘terorisme ekonomi’ dan ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’,” demikian bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran.
Menlu Iran: Kebijakan Gagal AS
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui media sosial X menyebut kampanye “Hari-H Ekonomi” yang dicanangkan Trump sebagai pengalihan isu dari krisis domestik Amerika, seperti utang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan lonjakan biaya bunga. “Memaksakan kebijakan yang gagal hanya akan mendatangkan kekalahan lebih lanjut serta permusuhan dari rakyat Iran,” tegas Araghchi.
Araghchi memperingatkan bahwa “terorisme ekonomi” AS tidak hanya mengancam Iran, tetapi juga perekonomian global dan kedaulatan berbagai negara di dunia.
Ancaman Trump dan Dampak Global
Trump sebelumnya mengumumkan di Truth Social bahwa Washington akan menjalankan “MOST CRUSHING ECONOMIC OPERATION EVER TAKEN AGAINST ANY COUNTRY!” untuk mengisolasi Iran. Ia memperingatkan negara mana pun yang memberikan “jalur penyelamat” ekonomi kepada Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat berat.
Sanksi baru yang diumumkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent ini dirancang untuk memaksimalkan tekanan ekonomi sebagai alternatif dari keterlibatan aksi militer langsung di Timur Tengah. China sebagai pembeli utama ekspor minyak Iran (lebih dari 80 persen) berada dalam posisi sulit dan memperingatkan bahwa sanksi tidak akan membantu menyelesaikan persoalan.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan Iran harus menyusun rencana untuk menghadapi “sanksi kejam” tersebut, seraya menyerukan kerja sama dengan Irak di tengah situasi perang.
