JAKARTA – Konglomerasi tambang Salim group melalui anak perusahaannya PT. Adidaya tangguh disinyalir telah memalsukan laporan dokumen.
Perusahaan tambang yang sudah menjajal tanah Maluku Utara sekian tahun itu di duga telah melakukan pemalsuan dokumen Produksi priode januari hingga mei 2019, ada sebanyak 360.551 ton biji besi data-data pelaporannya fiktif penuh rekayasa, hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum dimana telah melanggar Pasal 263 Ayat 1 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen.
Menurut Ismail Marsabessy Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Dan Pemerhati Hukum Indonesia (LKPHI) menyatakan, koorporasi yang tidak taat pada peraturan-peraturan negara harus segara ditindak tegas.
“PT. Adidaya Tangguh harusnya tidak nakal, segala kegiatan ekstraktif pertambangan dan laporan-laporanya harus sesuai dengan Prinsip-prinsip dasar yang sudah disodorkan Negara pada pihak perusahaan itu
Sebab, Itu adalah bentuk komitmen antara Perusahaan dan pemerintah yang wajib dijalankan bagi setiap perusahaan yang melakukan penambangan di seluruh wilayah Indonesia.” Ucapnya.
Lanjut dia, tentu PT. Adidaya Tangguh memahami segala peraturan perindang-undangan tentang Persetoan Terbatas sehingga pada permasalahan tersebut itu tidak merekayasa data-data pelaporan biji besi tersebut, sehingga tidak merugikan negara” Tegasnya
Selain itu, bukan cuma sampai disitu saja, pihak perusahaan juga telah melakukan kesalahan paling fatal dengan melebur sembilan Izin usaha Pertambangan menjadi satu IUP.
Hal inipun menandakan bahwa ada kuasa oligarki ditubuh perusahaan dan pemerintah Daerah, dimana mudahnya proses izin IUP dibuat.
Bagaimana jadinya ditubuh satu Perusahaan terdapat Sembilan IUP dan sembilan IUP tersebut dilebur menjadi satu IUP, tampa melalui mekanisme revisi uji kelayakan.
Maka dari itu, LKPHI di tanggal 12 pada hari Kamis nanti, akan segera sembangi Kementerian Mineral Energi Dan Pertambangan. Meminta agar sesegera mungkin dicabut izin operasi pertambangan PT. Adidaya Tangguh.
“Sebab PT Adidaya Tangguh tidak bisa diberikan kepercayaan oleh Pemerintah, segala tindak tanduknya telah membuktikan bahwa PT. Adidaya Tangguh tidak memiliki itikad baik, hanyalah mau mengeruk kekayaan di tanah Maluku Utara saja” Tutup Mail
