Jakarta.Visioner.id. Banyaknya anggota kepolisian yang menduduki posisi penting dilembaga negara saat ini menuai protes dari kalangan organisasi mahasiswa, salah satunya datang dari Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Wasekjen PB HMI), Rich Ilman Bimantika.
Menurut Ilman, masuknya anggota kepolisian ke lembaga-lembaga negara itu agak aneh, namun yang menjadi masalah adalah anggota kepolisian yang menduduki jabatan penting dilembaga negara tersebut ada yang berstatus polisi aktif. Hal itu akan memicu munculnya dwifungsi kepolisian.
“Dwifungsi kepolisian itu tidak boleh dibiarkan dan harus segera diamputasi dengan cara mengembalikan tugas dan fungsi utamanya yaitu melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat Indonesia sebagai aparat penegakan hukum,” ujar Ilman melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, (28/01).
Ilman mengatakan, bahwa dwifungsi aparat harusnya telah berakhir pasca reformasi bergulir.
“Dulu ada dwifungsi ABRI saat orde baru, dan ternyata sekarang muncul lagi Institusi kepolisian dengan multifungsinya, ini namanya darurat orde baru,” tegas Ilman.
Ia menambahkan, “Jika multifungsi di institusi kepolisian ini tidak segera diakhiri, PB HMI akan berada digaris terdepan untuk melawannya. Kalau dibiarkan tidak menutup kemungkinan lahir neo dwifungsi ABRI dengan wajah barunya,” tukasnya.
Wasekjen PTKP PB HMI ini juga meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Idham Azis untuk mengembalikan kepolisian kepada tugas dan fungsi utamanya.
“Bukan saya anti kepada kepolisian, kalaupun ada anggota kepolisian ingin bekerja dilembaga negara silahkan saja, tapi harus sesuai dengan kapasitasnya,” paparnya.
“Ini apa-apaan, di semua sektor ada polisi. Nanti jangan sampai pedagang kaki lima pun polisi,” celetuk Ilman.
