Koran Tempo akhir pekan (16-17 April) menurunkan berita terkait Panama Pepers yang melibatkan Menteri Industri dan Energi Spanyol, Jose Manuel Soria. Diberitakan bahwa, Soria mengundurkan diri dari jabatannya sebagai mentri. Pengunduran dirinya diduga merupakan efek keterlibatannya dalam perusahan cangkang di Panama dan Jersey. Soria menjadi korban besar kedua dari kalangan pejabat pemerintahan setelah Perdana Menteri Islandia mundur akibat bocornya Panama Papers pada awal April lalu. Ia juga diidentifikasi sebagai salah satu direktur perusahan di Bahama dalam dokumen yang mengekspose beberapa wilayah surga pajak yang dipakai seluruh pemimpin dunia dan selebritas.
Berangkat dari ‘kejantanannya’ tersebut, saya coba membongkar beberapa poin penting sebagai pembanding atas polemic yang sama juga terjadi di Indonesia.
Manifestasi kesadaran etis.
Sebagaimana dilansir Channel News Asia, Soria mengaku mundur secara sukarela. “Sebagai kesadaran atas kesalahan dalam beberapa hari terakhir, terkait aktivitas bisnis saya, dan mengingat bahaya yang jelas dari situasi ini terhadap pemerintahan Spanyol,” ujarnya. Menarik ketika kita mencermati kelegowoan Soria yang secara jujur dan sadar memilih hengkang dari kenikmatan dunia birokratis. Secara politis, barangkali pilihan ini merupakan pilihan yang sedikit kliru, karena akan menghancurkan seluruh karir politiknya. Namun, paradigma politis demikian, rupanya tidak dipakai Soria. Meninggalkan jabatan, adalah pilihan yang tepat. Karir politik dan naluri meraup popularitas secara terpaksa dihentikan. Bahkan hingga ia harus hengkang dari Partai politik. Keputusan yang jarang kita temukan dalam diri para elit politik tanah air. “Mulai hari ini, saya akan tinggalkan kehidupan Politik,” ungkapnya. Politik baginya, bukan sekedar melahap popularitas atau merampok kejujuran nurani demi sebuah kepentingan pribadi. Politik bukan pula sebuah dunia yang harus meminyaki kebobrokan dengan kebohongan. Ketika merasa diri salah lalu memilih mundur, lebih merupakan sebuah kehormatan, ketimbang menerobos maju dalam gerbong kebohongan yang menelanjangi integritas diri.
Pengunduran diri Soria merupakan wujud kesadaran etis setelah melakukan kesalahan sebagai pejabat publik yang sebenarnya menjadi pandutan. Soria menyadari bahwa, predikat pejabat publik yang bertanggung jawab atas tata klola moral dan etika di ruang publik, mesti selalu menjadi corong teladan warga negara. Kesadaran muncul berangkat dari sebuah peroses pembatinan nilai akan apa yang seharusnya dilakukan. Karena itu, ketika koridor etika moral etis dibobol sang pejabat, maka ia pun betanggung jawab dengan hal itu. Salah satu jalan yakni dengan memilih mundur.
Kesadaran etis merupakan bentuk kesadaran manusia tentang apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang jahat, tentang apa yang tepat dan tidak tepat. (Kasdin Sihotang, hlm.43). Kesadaran etis manusia sangat berkaitan erat dengan akal budi dan hati nurani. Akal budi memampukan manusia untuk berpikir dan memiliki pengertian termasuk mencari dan memahami kebenaran tentang dirinya dan lingkungan sekitar. Selain akal budi, setiap orang juga dibekali hati nurani atau suara hati yang memampukan dia untuk memiliki kesadaran etis. Suara hati menjadi arah penentu kehidupan mausia untuk mengambil keputusan dan sikap hidupnya.
Memilih mundur merupakan pilihan sikap yang terhormat. Soria tidak mempertahankan kesalahannya hingga menyogok hukum sebagai instrument pembenar. Iapun tidak menggadaikan integritasnya demi mempertahankan sebuah ketidakjujuran. Soria sadar, bahwa memilih untuk bertahan, adalah langkah mundur peradaban politik sebuah negara. Keadaran etis Soria, muncul dari sebuah kontemplasi akal budi untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, yang mengarahkannya pada keputusan politik yang tepat.
Tahu Diri, belajar dari Soria.
Demokrasi kerap tak butuh pemimpin besar, melainkan cukup orang tahu diri. Maka Nelson Mandela berhenti menjadi presiden ketika tak punya pesaing berarti. Ia tahu diri. Mengakiri kekuasaannya yang bisa dibikin panjang. Bahkan sampai ajalnya, dan tunduk pada kepentingan lebih besar; demokratisasi Afrika Slatan. Atau Richard M. Nixon yang mundur sebelum kongres AS karena skandal yang memalukan.
Di Indonesia, saking langkaya orang-orang tahu diri selalu membuat kita terharu. Begitulah Mohammad Hatta kita ingat dengan takzim ketika mundur dan mengakhiri dwitunggal Soekarno-Hatta yang mulai digerogoti penyakit keserakahan Sukarno. Prof. Harun Al Rasyid membikin hati lega ketika berhenti dari anggota dan wakil ketua KPU, ketika banyak kawan-kawannya terlelap asyk, termasuk dalam kubangan korupsi. Dan Soeharto gagal menjadi orang besar, antara lain karena dia tak tahu diri. Ia adalah politisi piawai yang pandai membuat kekuasaan yang bernafas panjang, tetapi terjerembab diujung masa jabatannya karena tak tahu diri. Ia salah berhitung kapan mesti berhenti.
Orang tahu diri adalah yang bisa duduk di tempat yang tepat. Ia pun pandai mengurut prioritas kepentingan, bahwa jabatan publik mengurusi kepentingan orang banyak dan bukan melayani diri sendiri, kerabat, keluarga, dan sejawat. Orang yang tahu diri mempunyai semacam moralitas individual yang kuat bahwa menjadi orang terhormat lebih penting ketimbang orang berkuasa- yang pertama, bisa mendatangkan apresiasi, yang kedua biasanya memanjakan keserakahan. Dan orang yang tahu diri adalah merka yang mampu menyadari kesalahannya.
Demikian halnya dengan politik tahu diri merupakan sebuah proyeksi politik dengan kalkulasi politis berbobot tanpa menghilangkan kehormatan dan kemuliaan politik. Politik tahu diri adalah konstruksi paradigma politik yang memilih hengkang ketika nilai politik sengaja dihancurkan. Nilai politik dijadikan rujukan yang mampu membimbing pelaku politik kearah yang benar. Seorang politisi yang tahu diri, akan rela mengorbankan jabatan dan popularitasnya demi sebuah kepentingan yang lebih besar. Ia tidak akan menjual rakyat dengan mempertahankan kesalahannya. Ia memiliki sebuah kesadaran etis untuk meninggalkan kiprah politisnya demi menyelamatkan negara dari bahaya.
Polemik Panama Papers yang melibatkan Soria, membawa menteri Industri dan Energi ini mengambil sikap mundur dari jabatan. Mundurnya Soria merupakan sumbangsi besar dalam peradaban sebuah negara. Di Indonesia, polemic Panama Papers telah menyeret beberapa nama. Namun, berbeda dengan Soria, kesadaran nurani karena telah berbuat salah sepertinya masih terlampau jauh terjadi di Indonesia. Boleh jadi, desakan naluri untuk menebarkan popularitas dan mempertahankan kekuasan menjadi alasan mutlak.
Indonesia mesti belajar dari Soria. Ketika sadar berbuat salah, maka memilih mundur menjadi pilihan. Disinilah letak kehormatan diri yang mampu menggunakan nurani dan pilihan etis demi menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, yakni rakyat dan negara.**
