Jakarta, IndonesiaVisioner-. Keputusan Presiden Joko Widodo yang memilih skema pengelolaan Blok Masela secara onshore sontak meredam kegaduhan dua menteri di dalam kabinetnya yang belakangan berseteru. Akhirnya publik bisa menilai keberpihakan kebijakan soal masela Jokowi jatuh pada Rizal Ramli.
Namun, keputusan jokowi tersebut masih menuai kontroversi dibeberapa kalangan, terkait efektifitas dan efisiensi anggaran.
Dilain sisi, Romadhon Jasn Direktur Umum lembaga pemantau BUMN mengemukakan, mestinya presiden Jokowi menyerahkan pengelolaan Blok Masela kepada BUMN. Sesuai dengan amanat Undang-undang dasar 1945. Sebab, BUMN memiliki kewenangan untuk sepenuhnya mengelola energi di dalam negeri.
” Untuk apa ada BUMN di negara ini kalau setiap sektor-sektor penting diserahkan pengelolanya kepada investor asing, itu yang mesti di jawab bapak presiden” kesal Romadhon.
Sebab, Kepentingan rakyat akan lebih terjamin bila pengelolaan diberikan kepada BUMN, bukan kepada asing. Masalah yang penting dibahas adalah bukan terletak lokasi di darat atau laut. ” itu yang dilupakan dalam soal blok masela” kesal Romadohon di Jakrta, Jumat, (25/3). (MR. Vis)
.
