Kakarta, IndonesiaVisioner-. Pemerintah berinisiatif melakukan rekonsiliasi Nasional yang difasilitasi oleh Menko Polhukam, kegiatan ini rencananya akan dilakukan pada tanggal 18 sampai 19 April ini di Jakarta.
Sidra Tahta Mukhtar, salah satu konseptor rekonsiliasi nasional mengemukakan, peristiwa 1965 harus dijadikan sebagai ujung tombak rekonsiliasi. Bagi Sidra, Sebagai sebuah negara yang beradab, rekonsiliasi nasional merupakan agenda yang mendesak untuk dilakukan.
Sidra menambahkan, Ada beberapa hal yang perlu dipahami dulu ketika kita melakukan rekonsiliasi nasional pertama, perlu ada rumuskan tentang pihak-pihak yang berkonflik? seperti pihak keluarga korban keganasan PKI atas pahlawan revolusi, 6 jenderal sebagai pihak yang berkepentingan. Kemudian, Himpuanan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai obyek yang menjadi sasaran atau musuh PKI saat itu, ditambah dengan NU atau banser dan pihak-pihak lainnya.
Yang kedua, selama ini agenda rekonsiliasi nasional diabaikan, karena dianggap “masalah konflik dan dendam sudah selesai”, padahal kalau dilihat secara objetif dendam sejarah masih dianggap penghalang bagi kebersamaan anak-anak bangsa untuk maju. Bahkan, sambung Sidra, anak-anak keturunan DI/TII dekade 40-an, masih menyimpan dendam yang dirawat turun temurun sampai sekarang, mereka masih menginginkan bentuk negara berdasarkan syariah Islam, bukan pancasila yang dianggap mewarisi nilai-nilai singkretisme dan sekuler. Padahal menurut genersi NII baru, Indonesia merdeka ini dicapai dari resolusi jihad kaum muslimin, banyak tokoh islam yang menjadi syuhada dalam perang kemerdekaan. Oleh karena itu melalui pemerintahan jokowi kini, agenda ini harus dihidupkan kembali.
“ada harapan, dengan rekonsiliasi maka kekompakan bangsa yang rentan dan menimbulkan friksi-fiksi politik atau sosial bisa dihilangkan. Masyarakat dan bangsa nanti akan menjadi satu sesuai agenda revolusi mental bangsa saat ini” sambung Mantan Ketua umum HMI Cabang Malang ini.
Ketiga, ada benang merah antara pemerintah jokowi sekarang dengan rekonsiliasi nasional, karena sebagai perbaduan dari Nasionalis-Nahdiyin,(koalisi PDIP,PKB,dll) perlu diselesaikan atau dituntaskan. Salah satunya, ketika elite-elit nasionalis dan tradisionalis ini maju dalam Pilkada, Pilpres atau jabatan publik lainnya, isu komunisme, PKI dan lainnya selalu dijadikan agenda black campaign pihak lawan, khususnya calon pejabat yang bertarung dari unsur militer, ini bisa hilang perlahan-lahan. Tambah pengamat politik UKI ini melalui pesan singkatnya di Jakarta (11/04/2016).
“Rencana rekonsiliasi ini akan menghadirkan beberapa tokoh-tokoh perwakilan. Ada wakil dari HMI yaitu Bang Sulastomo, mantan ketua Umum PB HMI periode 1963-1966. Wakil dari korban PKI seperti anak Mayjen Sutoyo Siswomihardjo, yakni Letjen Purn Agus Widjojo, wakil NU misalnya kiyai-kiyai NU keturunan yang jadi korban pembantaian PKI atas Kiyai di jawa” kata Sidra.
Di dunia ini rekonsiliasi nasional sudah banyak model, Model Mandela di afrika selatan, model Amerika paska perang saudara atau civil war. Ada model indonesia dan Timor Leste, pasca jajak pendapat atau kemerdekaan Timor Leste.
“Saya usulkan agar perlu ada komite nasional masalah rekonsiliasi nasional, semua bisa selesai kalau pemerintah serius menyelesaikan persoalan ini” tutup Sidra. (MR. Vis)
