Jakarta, IndonesiaVisioner–. Penyanderaan oleh pihak Mindanao Liberation Front (MLF), jaringan terorisme bangsa moro atau sel-sel teror lainnya di Philipina selatan adalah bentuk terorisme separatis yang terbesar di Asia Tenggara dan mereka memiliki jaringan internasional, dengan kekuatan-kekuatan terorisme dunia. Seperti Al-Qaeda dan sekarang ISIS atau Islamic State (IS).
Aksi terorisme di Sarinah baru-baru ini, punya kaitan dengan rivalitas antara Indonesia dan Filipina dalam bargaining kelompok terorisme ditingkat global. Menariknya, kelompok Abu Sayaf dan lain-lain di Filipin, pernah dilatih oleh jaringan terorisme Indonesia, yakni Hambali, Nasir Abbas dan beberapa terpidana lainnya.
Hal ini disampaikan oleh Sidra Tahta Mukhtar. Dosen Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta (17/4/2016)
Sehingga sambung Sidra, bahwa penyanderaan terhadap WNI oleh pihak terorisme Filipina selatan memiliki motivasi dan target. Yang pertama, mereka ingin Indonesia menekan pemerintah Filipina untuk menuntaskan masalah MLF, Abu sayaf grup dan lain-lain, mengingat posisi strategis Indonesia di Asean. Yang ke 2. Untuk motif ekonomi, agar dana tebusan yang besar itu dapat mendukung agenda-agenda politik kekerasan mereka. Terakhir, Bisa juga motifnya adalah memperkuat jaringan terorisme Filipina pada kelompok-kelompok terorisme di Indonesia, dimana kelompok lama yang mendirikan Camp Mujahidin Military Trainning atau dikenal Hudaibiyyah, seperti Nasir Abbas yang malah balik mendukung pemerintah untuk melumpuhkan kelompok radikal dimana Nasir Abbas, Ali Imran dan lain-lain, pernah jadi “guru fundamentalis” mereka dimasa lalu.
Sidra menambahkan, Pengerahan TNI penting dalam konteks deterence dan penangkalan, hal ini dilakukan untuk menunjukkan pada pihak terorisme filipina bahwa Indonesia sangat siap menghadapi mereka.
“Meski sulit bagi TNI untuk masuk ke wilayah kedaulatan filipina karena UU mereka yang tak ijinkan pihak tentara asing” sambung Alumni Asia Pacific Center For Securiy Studies, Pacific Command, Hawaii (2008) tersebut.
Sidra melanjutkan, Operasi militer tidak harus langsung pada perang menghadapi target, tapi cukup meningkatkan kesiapsiagaan TNI didekat perbatasan Filipina-malaysia. Sehingga semestinya, pasukan TNI atau Kopassus perlu dikedepankan dalam operasi pembebasan sandera.
“Reputasi Kopassus yang menempati urusan 3 dunia dalam kategori pasukan khusus, setelah pasukan khusus Inggris dan Israel bisa diandalkan, kopassus punya pengalaman operasi wilayah di Bangkok ketika hadapi penyanderaan diatas pesawat Indonesia dan operasi Lorence dalam pembebasan sandera di Papua yang dipimpin Prabowo Subiyanto awal 90an. Ini contoh perlunya Kopassus yang diutamakan” tegas Sidra.
Sidra mengungkapkan, Operasi oleh Densus 88 Polri malah akan mudah menimbulkan resistensi dari kelompok terorisme Filipina, karena anggapan bahwa Densus adalah ciptaan Amerika Serikat dan Australia.
Selain pendekatan militer sambung Sidra, perlu juga ditampilkan track masyarakat sipil, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengajak Damai dengan mereka. Sidra menambahkan, Sehingga tawaran Muhammadyah untuk pembebasan tawanan termasuk tawaran yang realistis, karena kiprah muhammadyah dalam sejarah memerdekakan bangsa, mencerdaskan masyarakat sudah lebih dari 1 abad perannya di indonesia.
“Muhamadyah bisa menawarkan solusi-solusi terbaik bagi masa depan mereka, dari pendekatan militer atau terorisme kepada pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan” saran Mantan Ketua Umum HMI Cabang Malang ini.
Cuma masalahnya, di dalam negeri, Pemerintah masih prioritaskan NU dalam pencegahan terorisme daripada Muhamamdyah, padahal peran Muhamamdyah lebih artikulatif dan punya manfaat besar daripada kelompok Nahdiyin. Sesal Sidra
Salah satu benang merah dimasa lalu, ketika bangsa Indonesia mengusir penjajah, cara yang dilakukan adalah “jihad fisabilillah” dan berhasil, selama ini deradikalisasi pemerintah (BNPT dan densus88) salah sasaran, karena kurang dapat menjangkau atau bekerjasama dengan Muhammadyah. Meski demikian kata Sidra, tidak mudah berdialog dan menderadikalisasi kelompok rasional, modernis dan islam moderat atau inklusif seperti Muhammadyah.
“Saya yakin, densus dan BNPT kewalahan hadapi dialog dan debat gagasan dan konsep dengan Muhamaadyah yang banyak orang-orang cerdas” tutup Sidra (MR. Vis)
