Jakarta, IndonesiaVisioner- Koordinator NASIONAL MASYARAKAT Peduli BPJS menegaskan sikap kritisnya terhadap Agus Susanto Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (TK) merupakan bentuk kontrol sosial demi kinerja BPJS TK yang lebih baik sesuai amanat UU BPJS.
Menurut Hery Susanto KOORDINATOR NASIONAL MASYARAKAT PEDULI BPJS, bahwa Agus Susanto sebagai dirut BPJS TK mestinya responsif dengan akselerasi tuntutan publik bahwa dia musti serius Bekerja bukan hanya habiskan waktu orentasi internal dan eksternal BPJS. Kalau 2 bulan hanya dihabiskan fase orientasi itu sama saja buang waktu dan makan gaji buta.
Agus Santoso terkesan hanya teruskan pola dan Kebijakan Elvyn G Masassya (dirut lama) yang dinilai gagal mengurus BPJS. “Hanya habiskan banyak anggaran untuk pencitraan yang tidak substantif. Info yang kami dapatkan untuk biaya iklan di tv nasional habiskan rp 23 milyar/6 bulan,” kata Heri saat dihubungi di Jakarta, Minggu (17/4).
Lanjut Heri, terakhir angkat soal nelayan, apa sudah sesuai dengan target capaian ? Masih jauh dari harapan pastinya, misal bantuan kartu BPJS TK untuk 5000 nelayan Cilacap untuk stimulus 3 bulan, berapa nelayan yang lanjutkan program itu, ternyata hanya 100 orang saja. Belum lagi sumber dana stimulusnya dari mana? Ternyata bersumber dari CSR BPJS TK, yang notabene sudah dilarang UU BPJS, karena sejak per 1 Juli 2015 lalu BPJS sudah tidak diperkenankan alokasi CSR.
“Begitu juga dengan bantuan kartu BPJS TK untuk 1000 nelayan di banyuwangi selama 6 bulan, dengan modus yang sama pula. Walhasil, BPJS TK sekarang berencana menggaet program asuransi nelayan di KKP RI, yang prosesnya gunakan tender. Akankah BPJS bisa ikut tender, BPJS bukan perseroan melainkan badan hukum publik, yang tidak mungkin ikut tender,” jelasnya.
Jika BPJS TK fokuskan garapan kerja ke pekerja informal malah meninggalkan urusan wajibnya yakni pekerja formal. Pekerja informal di Indonesia yang terdaftar BPJS TK hanya sekitar 250 ribu orang, sedangkan potensinya masih sangat besar yakni capai 70 juta orang pekerja informal.
Pekerja formal yang terdata sebagai peserta BPJS TK sekitar 17 juta, dari potensi 40juta pekerja formal. Mustinya sektor pekerja formal yang menjadi urusan wajib sebagai prioritas kerja BPJS TK. Iuran kepesertaan BPJS TK pun gagal dari capaian rata-rata yakni Rp 3.3 Triliun per bulan dengan target Rp 40 Triliun pada tahun 2016. Iuran peserta Kuartal I 2016 menurut data yang kami dapatkan BPJS TK hanya capai Rp 6 Triliun, dengan rata-rata per bulan nya sekitar Rp. 1,5 Triliun.
Meski hal ini dibantah Agus Susanto yang nyatakan iuran peserta kuartal I yakni Rp 10.1 Triliun, dengan rata-rata penerimaan Rp 2.5 Triliun/bulan. Meski demikian, ini juga sudah dibawah rata-rata target bulanan yang digariskan BPJS TK. Bahkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2016 ini saja belum disahkan BPJS TK dan diteruskan ke tiap kanwil serta Kacab.
“Sudah tentu lambatnya RKAT akan berpengaruh terhadap kinerja nya. Dengan demikian maka kritik kami punya alasan rasional, tidak sekadar asal bicara, malah Timboel Siregar BPJS Watch lah yang asal bicara tanpa alasan yang logis,” Ungkap Heri.
Lanjut Heri, terkesan memposisikan sebagai Satpam atau Juru bicara Agus Susanto. Meski baru masuk 2 bulan kerja sebagai dirut BPJS TK, tapi bagi publik 2 bulan itu sudah cukup waktu untuk menghasilkan program kerja nya, bukan melulu orientasi saja. BPJS TK dengan total aset hampir RP 250 Triliun harus dikelola serius, bukan dengan mengulur waktu tidak jelas yang hanya berupa orientasi kerja yang bukan kerja nyata.
“Jika BPJS Watch melalui TS mengatakan Agus Susanto punya ide terobosan, ide terobosan yang bagaimana??? Hingga saat ini kami belum temui langkah terobosannya dimaksud, kecuali pelambatan kinerja, gagal paham dan salah urus BPJS TK,” kesal Hery Susanto KOORDINATOR NASIONAL MASYARAKAT PEDULI BPJS (Kornas MP BPJS).
