Jakarta, IndonesiaVisionser-. Terkait dengan usalan dengan agenda yang diusung oleh pemerintah dalam hal ini Menkopolhukam dan Komnas HAM untuk membongkar kuburan massal korban tragedi 1965. Menteri Pertahanan RI, Jendral (Purn) Ryamizard Ryacudu mengatakan dengan tegas bahwa pihaknya tidak sepakat.
Ryamizard mengemukakan, tak perlu membongkar bongkar apa yang sudah lama terjadi. Ia juga menilai semua sudah ada sebab akibatnya. Ia malah merasa pembongkaran kuburan masal malah akan menyulut konflik horizontal di kalangan masyarakat.
“Justru itu. Ngapain bongkar-bongkar kuburan. Kalau banyak yang marah gimana? Enggak betul itu bongkar bongkar,” ujar Ryamizard jakarta, Jumat (13/5/2016).
Ryamizard juga menilai tak perlu ada penyelesaian kasus HAM 1965 karena ia merasa semua memang melakukan kesalahan.
“Jangan ada pihak-pihak yang memancing untuk membangkitkan emosi. Lama-lama terpancing juga ini. Bahaya. Ternyata benar bahaya laten komunis,” Ungkap Ryamizard.
Namun, Ryamizard sendiri berkilah bahwa ketidak sepakatannya atas penuntasan kasus 65 dan kekhawatirannya dalam munculnya ide komunis di Indonesia disebabkan oleh rentannya masyarakat akan krisis pemahaman pancasila.
Sikap Menhan kali ini justru berbeda dengan sikap Presiden dan Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan yang berniat untuk membereskan persoalan masa lalu. Presiden Joko Widodo mengatakan penuntasan kasus HAM berat baik kasus 1965 dan delapan kasus lainnya merupakan beban sejarah yang harus diluruskan.
Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan pun menilai penuntasan kasus HAM berat termasuk kasus 1965 ini merupakan langkah pemerintah agar tak ada lagi persepsi yang berbeda terkait sejarah. Rekonsiliasi antara kubu Militer dan Korban 1965 menjadi tujuan dari penuntasan kasus tersebut. (MR. Vis)
