Jakarta, – Tunggakan pembayaran klaim RS dari BPJS Kesehatan di banyak daerah hingga trilyunan rupiah, dinilai menjadi persoalan serius. Hal tersebut tentu berdampak kepada pelayanan pasien.
Hal ini disampaikan oleh Hery Susanto selaku Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (KORNAS MP BPJS) yang mendesak agar BPJS Kesehatan segera merampungkan problem tunggakan klaim di RS (14/3).
“Jangan sampai, rumah sakit menjadi kambing hitam karena tidak bisa memberi obat dan berimbas pada pelayanan kepada pasien,” tegas Hery Susanto.
Sejak Oktober 2017 hingga Pebruari 2018, tunggakan itu memang terjadi di banyak daerah. Di Kota Yogyakarta, BPJS kesehatan menunggak hingga Rp 23.5 milyar, Kota Cirebon Rp 55 milyar, Propinsi Jatim Rp 384 milyar, dan banyak wilayah lainnya alami masalah serupa. “Tunggakan pembayaran klaim itu yang berimbas pada pelayanan bagi para pasien RS terganggu,” kata Hery Susanto.
Hery Susanto mengatakan, karena uangnya ada di BPJS Kesehatan, dengan rumitnya proses administrasi internal BPJS Kesehatan, namun dilain pihak rumah sakit terus mengeluarkan anggaran-anggaran setiap harinya.
“Anggaran pelayanan JKN itu dikeluarkan setiap hari untuk belanja obat-obatan, untuk operasional pegawai dan operasional perawatan gedung dan lainnya. Oleh karena itu, Hery Susanto mendesak agar BPJS Kesehatan mampu mengatasi persoalan ini.
“Prihatin banyak rumah sakit jadi korban bulan bulanan BPJS kesehatan, kalau obat tidak ada, pasien bagaimana, BPJS kesehatan harus sehat untuk rakyat,” tegasnya.
Hery Susanto mempertanyakan bagaimana skala prioritas BPJS kesehatan dalam membayar klaim ke RS/faskes I itu. Apakah tidak utamakan RS/faskes yang skala menengah ke bawah atau justeru utamakan RS korporasi kelas atas/ besar?
“BPJS kesehatan banyak tunggak bayar klaim ke RS terutama kelas menengah ke bawah yg rata-rata milik pribumi dan menjadi sarang pelayanan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Jelas ini membuat pelayanan kesehatan rakyat menjadi tidak sehat,” pungkas Hery Susanto.
