Mengurus gerbang New Priok Container Terminal one (NPCT 1) saja yang menyebabkan kemacetan berkilo meter setiap harinya tidak mampu. Ditambah soal pembebasan lahan sekitar NPCT 1 yaitu di wilayah kalibaru melipitu RW 08 RW 09 dan RW 010.
Dahulu sempet tersiar berita akan segera dibebaskan bahkan ada beberapa lokasi yang ditandai baik rumah maupun gudang di areal pelabuhan rakyat kalibaru oleh pelindo 2 (sejak awal pembangunan kalibaru port/NPCT 1), pelabuhan kalibaru yang dulunya merupakan pelabuhan rakyat (Pelra) pergudangan kayu dan pelelangan ikan asin padahal sesuai rencana awal dalam kajian mitsui.
Pembangunan yang hingga kini tidak mampu direalisasikan, info berkembang dalihnya dana tidak ada, padahal dana dari global bond, satu sisi lagi kondisi pelabuhan NPCT 1 tidak memiliki buffer zone untuk penampungan sementara kontainer, yang mungkin bisa jadi satu-satunya pelabuhan yang tidak memiliki area penampungan kontainer di dunia.
Belum lagii berbagai soal ketenagakerjaan, maka wajar bila di katakan Dirut Pelindo 2 terlalu Ambisius mau jadi poros maritim dunia, lah apa sudah proper pelindo 2 ?
Good Corporate Governance (GCG) masih lemah diantaranya banyaknya outsource dipekerjaan inti pelabuhan seperti; selevel kapten kapal hingga kru armada kapal pada anak perusahaan bumn pelindo 2 masa outsource, itu termasuk pekerjaan inti bahkan anak perush tersebut sudah go publik (Tbk).
Kemana nota dinas sudin naker dan ombudsman sudah terang agar mereka 42 orang yang di putus hubungan kerja (PHK) dapat direkrut kembali sebagai pegawai tetap bukan outsource. Juga di bidang kesejahteraan karyawan antar anak perusahaan dan induk BUMN tersebut terlalu terlihat timpang antara satu sama lain bahkan pelindo 2 sebagai induk kalah jauh dibanding anak perusahaan BUMN tersebut.
Untuk pegawai kelas terendah bisa mengalahkan level senior di induk perusahaan, belum lagi terkait lowongan pekerjaan yg belum mampu memprIoritaskan porsi lebih besar bagi calon pegawai dari masyarakat sekitar pelabuhan maupun jakarta utara bagi kantor pusat pelindo 2. Mestinya dengan slogan CINTA pelindo 2 dapat serius merespon apa yang diharapkan dampak positif atas keberadaan pelindo 2 bagi masyarakat sekitarnya yang merupakan stakeholder bukan lagi hanya melalui berbagai komunikasi seremonial belaka.
Bahkan jika dilihat dari berbagai aspek corporate responsibility pelindo 2 termasuk yang belum atau kurang bahkan disinyalir tidak memiliki roadmap CSR yang jelas baik pelindo 2 sebagai bumn maupun masing-masing anak perusahaan BUMN. Sebagian besar masih sekedar seromonial (santunan, kurban, hari besar) dan tidak berdampak signifikan bagi masyarakat sekitar atau bisa dibilang tidak sustanaible dari hampir semua programnya dengan anggaran besar kurang lebih mencapai puluhan miliar diluar budget csr masing2 anak perushnya.
Termasuk di penerapan GCG dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi, hal tersebut pelindo 2 termasuk terlihat belum siap bahkan bisa dikatakan tidak siap, bisa dilihat dari keterbukaan informasi lowongan pekerjaan baik sejak proses awal hingga final masih ada berkembang informasi titipan dari pegawai internal, juga dalam hal akses publik dibidang procurement atau pengadaan/lelang yang tidak terlihat transparansi proses dan akses publik tidak terlihat adanya keterbukaan informasi dalam proses e-proc baik di pelindo 2 maupun pada 17 anak perusahaan seta pada 12 cabang pelabuhannya bahkan ada kebijakan tertentu di anak perusahan pelindo 2 jika bernilia besar maka tidak di publish ke publik dalan info pengadaannnya.
Belum lagi di sisi upah Buruh pelabuhan masih dibawah standar rata-rat pekerja pelabuhan mestinya diberikan dukungan agar upah sektoral buruh maritim dapat di perhitungkan kekhususannya juga terkait pekerjaan yang mestinya dikerjakan oleh TKBM sesuai amanat UU ataupun SKB atau keputusan kementrian sebagai satu-satu pihak yang melakukan pekerjaan bongkar muat baik dg alat maupun tidak yaitu TKBM justru kini banyak yang di alihkan ke perusahaan outsource, serta belum lagi terkait waktu atau grup/kelompok kerja TKBM justru dikurangi dari seharusnya sejak 2 – 3 tahun terakhir in.
Padahal regulasinya sudah jelas untuk itu dan kemana alokasi dana yg mestinya menjadi hak buruh atas pengurangan tersebut dlm akumulasi beberapa tahun terakhir sejak perubahan tersebut. Mesti dibuka ke publik dan dikembalikan ke buruh. Jika perlu auditor indenpenden , kejaksaan, BPK dan KPK dapat turut serta melakukan pendalaman terkait itu dan pihak KPPU juga diperlukan dalam mengawasi/menganalisa kejanggalan dalam proses pengalihan serta pengadaan tenaga outsource di pelindo 2 serta 17 anak perush dan 12 cabangnya.
*Penulis adalah Subhan Hadil selaku koordinator Indonesian Working Group for Labour (IWGL)
