Oleh : Dini Kamalina Luthfiyani
Kabid PP Komisariat Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Menurut penulis, Kampanye merupakan aktivitas komunikasi yang ditujukan sebagai lahan untuk mempengaruhi orang lain agar seseorang memiliki wawasan maupun perilaku sesuai dengan apa yang dikehendakinya atau keinginan dari pemberi informasi. Sedangkan Pfau dan Parrot (dalam Gun Gun Heryanto, 2013) menyebutkan bahwa tujuan kampanye adalah untuk mempengaruhi khalayak untuk memilik pasangan calon.
Namun, Sejak dimulainya kampanye pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada hari Minggu, 23 September 2018 sudah dibayang-banyangi dengan banyaknya isu-isu hoax yang pada substansinya mengarah ke kampanye hitam. Bahkan dalam berita yang dimuat oleh new.detik.com dikatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendata ada 1.000 berita hoax yang disebar dari awal masa kampanye sampai sekarang. Berita hoax itu menyerang kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini pun berdampang negative yang membuat kerugian bagi para kandidat terutama yang mendapatkan dampak dirugikan secara langsung adalah masyarakat sebagai pemilih nantinya. Dengan semakin majunya teknologi penyebaran isu-isu hoax maupun berita-berita hoax sangat marak sekali dilakukan melalui situs-situs berita online. Kemudian dari beberapa pemberitahuan yang dimuat dalam situs berita online selanjutnya berita hoax pun disebarluaskna melalui jejaring media sosial, seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp, dan mesia sosial lainnya.
Menurut hemat penulis, yang pertama yang perlu digencarkan adalah bagaimana dari masing-masing tim kemenangan dari pasangan calon kandidat untuk menyadari pentingnya untuk menciptakan suatu kampanye yang mendidik. Kampanye-kampanye yang mendidik dapat dilakukan dengan berbagai hal dengan menciptakan ruang-ruang pendidikan politik masyarakat guna membentuk tatanan masyarakat yang lebih demokratis. Selanjutnya tugas kita bersama sebagai warga negara menyunjung tinggi nilai-nilai sosial hendaknya sangat penting bagi kita untuk saling menyadarkan betapa sangat pentingnya untuk menyaring isu-isu hoax yang dimuat dalam ruang-ruang media sosial. Kemudian yang kedua peran kelompok masyarakat sipil dan media massa merupakan pion-pion penting untuk mendorong penguatan literasi media bagi masyarakat. Ketiga adalah peran penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu dapat bersikap secara tegas dalam menindak tegas untuk menjatuhkan sanksi kepada tim-tim sukses dari candidat maupun para tim relawan pendukung para kandidat yang melakukan isu-isu hoax yang bersubstansi kampanye hitam.
Berbicara mengenai kampanye hitam, dalam Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 69 ayat 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sanksi-sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang disebut sebelumnya, perihal sanksi diatur lebih lanjut dala Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2018. Pasal tersebut berbunyi, “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Dengan demikian diharap Bawaslu dapat mempubliskan tim sukses nmaupun tim relawan pendukung para candidat manakah yang paling sering mempublis isu-isu hoax yang berbau kampanye hitam untuk ditindak dengan setegas-tegasnya.
