Pemerintah semula agak menyepelekan soal penyebaran virus corona yang begitu masif, sehingga tampak kewalahan dalam soal logistik pengadaan alat test, pelindung diri, dll. Pemerintah juga terlihat sering belepotan dalam masalah komunikasi kepada publik terkait krisis pandemi Covid-19 saat ini. Padahal, panik masyarakat pasti terjadi pada situasi krisis, sementara tidak ada kesamaan ucapan atau pernyataan yang disampaikan beberapa pejabat negara kepada masyarakat. Sepertinya, silang pendapat antara pejabat negara merupakan fenomena khas pemerintahan Jokowi.
Munculnya fenomena saling ralat adalah salah satu wujud lemahnya manajemen komunikasi pemerintah dalam penanganan krisis. Contohnya adalah antara Jubir Presiden dengan Mensesneg terkait boleh tidaknya masyarakat untuk mudik. Lalu juga ada silang pendapat antara LBP dan KSP soal pembebasan napi koruptor. Ini kontraproduktif dan patut disayangkan. Masyarakat yang sudah bingung dengan dampak krisis pandemi Covid-19 terhadap ekonomi keluarga, semakin tambah bingung di rumah melihat adanya komunikasi pejabat yang tidak sinkron satu sama lain. Ironis jika kegaduhan justru bersumber dari pemerintah sendiri.
Dalam kondisi sekarang ini, publik butuh kepastian dan ketegasan satu pintu suara dari pemerintah, misalnya soal mudik atau kebijakan pembebasan napi koruptor, dan lain-lain. Saat krisis, kebingungan publik lebih sering diperparah oleh misinformasi dan disinformasi berita negatif dari media sosial.
Sebenarnya pada saat terjadi krisis, komunikasi adalah aktivitas paling efektif dalam mencapai sebuah tujuan positif. Komunikasi krisis penting dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan informasi yang valid. Berita hoaks akan bertebaran jika terjadi ‘lack of communication’ Dalam situasi normal pun berita bohong selalu ada, apalagi di saat krisis.
Ada dua hal penting. Pertama,
dalam situasi krisis yang wajib diperhatikan dan didahulukan adalah kepentingan publik, seperti kebutuhan warga negara (terutama pasien, tenaga medis beserta keluarganya). Bagaimana menghadapi situasi krisis dan melindungi orang-orang yang terkena dampak dari situasi krisis tersebut – sampai nanti keadaan kembali pulih adalah prioritas utama. Kedua, dasar dari komunikasi krisis adalah merespon dengan cepat begitu krisis terjadi, dengan pernyataan dan pesan yang transparan. Pembentukan tim krisis melalui intruksi presiden (Inpres) merupakan salah satu opsi penting dalam strategi komunikasi ini. Tim krisis inilah yang paling berwenang mewakili komunikasi pemerintah jika ditemukan adanya simpang siur soal kebijakan presiden atau dualisme pendapat yang saling berbenturan satu sama lain dari pejabat negara. Tim ini sebaiknya dipimpin langsung oleh seorang Menteri dan menjadi pintu transparansi dan kebenaran antara pemerintah pusat dan daerah dengan warga negaranya. Prabowo Subianto atau Airlangga Hartarto sangat layak menjadi ketua timnya. Jika suatu krisis dapat ditangani dengan baik, maka citra pemerintah justru menjadi lebih positif. Begitu juga sebaliknya, reputasi pemerintah akan negatif, jika penanganan suatu krisis cenderung amburadul. Never let a good crisis go to waste, kata Winstons Churchill.
*Penulis adalah Igor Dirgantara D(Fisip Universitas Jayabaya)
