
Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Bagian Selatan (Badko HMI Sumbagsel), Dede Irawan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk tetap fokus dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia.
Seperti kasus yang melibatkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, terkait dugaan kasus korupsi penempatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.
“Meminta KPK Harus Jeli dan Fokus terhadap kasus ditengah terpaan pengalihan Isu agar tetap dalam Koridor penegakan Hukum karena mau tidak mau suka tidak suka KPK adalah garda terdepan dalam kasus membongkar korupsi,” kata Dewan dalam keterangannya, Sabtu (7/10/2023).
“Dalam menjalankan tugasnya, KPK berlandaskan UU Nomor 19 tahun 2019 atas perubahan kedua UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa KPK bekerja tidak pandang bulu. KPK tak akan pernah menetapkan tersangka kecuali karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana Korupsi,” terangnya.
Dewan juga meminta KPK untuk mengusut tuntas secara transparan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian, sehingga menjadi pintu masuk kasus-kasus korupsi lainnya di kementerian.
“KPK harus mengusut tuntas secara transparan dan akuntabel dugaan korupsi yang melibatkan menteri pertanian Syarul Yasin Limpo tersebut. Pengungkapan kasus ini harus menjadi pintu masuk mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yg melibatkan oknum lembaga kementerian pertanian lainnya, baik di lingkungan internal maupun external,” jelasnya.
Selanjutnya, Dede Irawan juga mengapresiasi kinerja KPK selama ini dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia. Ia menilai langkah KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri selama ini sebagai langkah menjaga integritas dan kredibilitas KPK.
“Dan kami mengapresiasi kinerja dan mendukung langkah-langkah Ketua KPK, Firli Bahuri terkait kasus penegakan hukum Kasus yang diungkap sebenarnya dan Penyelidikan KPK sudah sesuai dan tepat,” imbuhnya.
“Di mana segala keputusan yang dilakukan Ketua KPK semata-mata untuk pembenahan terhadap internal KPK, termasuk mendukung pengukapan kasus yang melibatkan pejabat publik ,” terang Dewan.
Dewan berharap, publik tidak ikut terpancing oleh polarisasi isu yang bertebaran di media online terkait proses pengungkapan dugaan kasus korupsi kementerian pertanian yang dinilai tendensius. Padahal, tegas Dewan, hal tersebut tidak benar.
