Jakarta – Koordinator aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, meminta Mabes Polri untuk memeriksa semua kepala daerah kabupaten/kota se Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung atas kasus dugaan manipulasi dokumen risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Sumsel-Babel (BSB) tahun 2020.
Menurut HB, sapaan akrabnya, kepala daerah di Sumsel dan Babel merupakan pemegang saham yang artinya mengetahui dan ikut terlibat dalam setiap kegiatan RUPS-LB di BSB.
“Mabes Polri harus usut tuntas dengan memeriksa semua pejabat terkait yaitu kepala daerah kabupaten/kota se Sumsel-Babel karena mereka sebagai pemegang saham,” kata HB dalam keterangannya, Senin (1/4/2024).
HB menyampaikan, semua hasil dari RUPS BSB harus diketahui dan disetujui oleh semua pemegang saham. Karena itu, dalam kasus tersebut maka semua kepala daerah kabupaten/kota Sumsel-Babel dipastikan ikut bagian yang tidak bisa dielakkan.
“Kepala daerah kabupaten/kota se Sumsel-Babel tidak bisa dilepaskan dari kasus ini maka dari itu harus diperiksa untuk mengulik keterangan dari masing-masing mereka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, HB berharap dalam penanganan kasus tersebut Mabes Polri segera membuka ke publik siapa saja yang menjadi tersangka setelah prosesnya naik ke penyidikan.
“Semua masyarakat sudah tidak sabar menunggu pengumuman tersangkanya karena sudah naik penyidikan,” tegasnya.
Terakhir, Harda memastikan akan terus mengawal agar semua yang terlibat bisa dijebloskan ke penjara.
“Tidak boleh lengah, proses hukum harus berjalan secara transparan dan semua yang terlibat harus ditangkap,” tandasnya.
