Menjelang perhelatan pilkada serentak 2024 yang akan digelar 27 November mendatang, Koordinator Aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, mengingatkan kepada masyarakat soal penggunaan hak suara sebagai pemilih untuk tidak mau diiming-imingi money politic (politik uang) oleh calon kepala daerah.
Harda menjelaskan bahwa politik uang sangat berbahaya karena akhirnya hanya akan melahirkan kepala daerah yang hanya peduli terhadap kelompoknya, yang bisa disetir oleh segelintir pemodal dan memunculkan kepala daerah yang tidak punya kapasitas mumpuni sebagai pemimpin.
“Money politic itu merusak pemilu dan demokrasi, dan hanya akan menyuburkan korupsi. Yang nantinya berpotensi melahirkan keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan kelompok atau golongannya sendiri,” kata Harda dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).
“Dengan money politic, menarik suara atau simpati masyarakat dengan sogokan bukan karena kepercayaan atau program. Hasilnya, tentu saja pimpinan yang jauh dari kapasitas,” imbuhnya.
Harda menilai, fenomena politik atau kontestasi politik di Indonesia ini sangat luar biasa dalam praktek calon kepala daerah yang suka membeli suara masyarakat demi mendapatkan dukungan dalam pilkada. Khusus di Sumsel, ia mengajak masyarakat jangan memilih pemimpin yang melakukan politik uang.
“Pilkada serentak tahun 2024 ini harus bersih dari praktek money politic. Apalagi jelas money politic itu merusak pemilu dan sistem demokrasi kita, ditambah lagi masuk dalam kategori pelanggaran kampanye. Maka dari itu harus ada perlawanan dari masyarakat sendiri,” ucap Harda.
“Khususnya pilkada serentak di 17 kabupaten Kota dan Provinsi Sumatera Selatan, Jangan sampai masyarakat memilih pemimpin yang melakukan money politic. Sebab pemimipin yang melakukan kejahatan dengan politik uang, otomatis jika dia menjadi pemimpin, dirinya akan menjadi pemimpin yang korup,” tegas Harda.
Selanjutnya, Harda Belly juga mengajak masyarakat untuk sadar dan ikut serta untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi ini, sehingga semua daerah di Sumsel terhindar dari money politic dan dapat menghasilkan pemimpin yang bersih, jujur, dan amanah.
“Masyarakat juga harus sadar, bahwa money politic adalah cara yang salah dalam pemilihan umum, dan masyarakat juga harus ikut mengawasi jalannya pemilu agar tidak tercemari dengan praktek kotor money politic, agar pemimpin yang terpilih nantinya betul-betul bersih, jujur, dan amanah,” ucap Harda.
“Jika masyarakat melihat atau menerima uang dari tim calon kepala daerah yang melakukan money politic untuk membeli suara anda, maka masyarakat harus cepat melaporkan pada pihak berwajib, jika tidak dilaporkan maka penerima dan pemberi hasil money politic tidak akan diberikan sanksi dan pidana,” tambahnya.
Terakhir, Harda menyatakan bahwa politik uang harus dilawan bersama-sama, dan kampanye anti politik uang harus dimasifkan kembali. Instrumen pengawasan harus lebih ketat dalam mengawasi politik uang.
“Fenomena politik uang saat ini sudah sangat luar biasa, calon pemimpin menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dukungan, aparat penegak hukum seakan tutup mata. Bayangkan untuk menjadi bupati maupun Gubernur harus merogoh kocek ratusan milyar dan ini tentu ketika terpilih akan mengembalikan uang yang telah di keluarkan dengan cara korupsi,” terangnya.
”Kami mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya di Sumatera Selatan; Pastikan anda memilih pemimipin yang bersih dan tidak melakukan money politic,” Pungkasnya.