Jakarta – Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) memberikan apresiasi terhadap kebijakan Polri yang menerapkan efisiensi anggaran sebagai bagian dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk mendukung penghematan anggaran negara yang semakin dibutuhkan. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen. Pol. Sandi Nugroho, menyatakan bahwa efisiensi anggaran Polri mencapai Rp20,5 triliun, termasuk penghematan biaya perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan lainnya.
Namun, Ketua JAN, Romadhon, menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran merupakan langkah yang positif, penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan kebijakan ini sangat penting. “Kami mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan Polri untuk pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Namun, kami juga ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat,” ujar Romadhon pada Kamis (13/2/2025).
Menurut Romadhon, efisiensi anggaran harus diarahkan pada penguatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas operasional Polri. “Polri memiliki tugas yang sangat vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa mengurangi kapasitas Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya,” tambahnya.
JAN juga mendorong agar Polri mengungkapkan secara terbuka pengalokasian dana yang dihemat.
“Kami berharap dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat, seperti peningkatan fasilitas operasional, pembaruan teknologi, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kerja anggota Polri,” tegas Romadhon.
Selain itu, JAN menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat dan pengawasan publik untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. “Kami siap mendukung Polri dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pelayanan. Pengawasan yang transparan dan partisipatif dari masyarakat akan membantu memastikan kebijakan ini membawa manfaat yang maksimal,” tutup Romadhon.
Dengan demikian, Romadhon mendukung penuh langkah efisiensi anggaran Polri, namun menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya. Efisiensi harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak mengganggu pelayanan Polri yang vital bagi masyarakat.