Jakarta (Visioner),- Petani masih menjual gabah ke tengkulak dengan harga Rp5.800–Rp6.000 per kilogram, meskipun pemerintah menetapkan Rp6.500, menunjukkan lemahnya kehadiran Perum Bulog di lapangan. Dominasi tengkulak mengancam kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. “Bulog harus turun ke sawah, bukan menanti di gudang,” kata Romadhon Jasn, Direktur Gagas Nusantara, Minggu (27/4/2025)
Tengkulak menawarkan transaksi cepat tanpa prosedur rumit, menjadikan mereka pilihan utama petani meski harga lebih rendah. Bulog, sebaliknya, terhambat logistik dan pendekatan birokratis, memperkuat relasi eksklusif tengkulak. Reformasi diperlukan agar Bulog bersaing di lapangan. “Kehadiran Bulog akan menjamin harga layak bagi petani,” ujar Romadhon, menyerukan perubahan sistemik.
Serapan Bulog Jawa Timur mencapai 300.000 ton setara beras hingga April 2025, tetapi capaian ini tidak merata. Tengkulak memanfaatkan ketimpangan, menawarkan harga murah yang merugikan petani. Bulog harus memastikan harga Rp6.500 dirasakan di seluruh wilayah. “Kebijakan harga harus menjangkau setiap petani,” tegas Romadhon, mengkritik inkonsistensi implementasi.
Aktivasi Bulog memerlukan proses bisnis yang menyentuh petani, logistik yang diperkuat, dan kelembagaan responsif. Tim jemput gabah, didukung TNI dan kelompok tani, dapat memutus dominasi tengkulak. Kolaborasi ini menjamin petani mendapat harga sesuai kebijakan tanpa kerugian.
Menteri BUMN Erick Thohir perlu mendorong Bulog sebagai agen perubahan, bukan hanya pengelola stok. Inisiatif seperti Koperasi Desa Merah Putih bisa memperkuat daya tawar petani, menghubungkan mereka langsung dengan Bulog.
“Bulog harus jadi mitra petani, bukan birokrasi jauh,” ujar Romadhon.
Edukasi petani tentang kualitas gabah dan kontrak dengan Bulog sangat penting. Pelatihan melalui koperasi atau dinas pertanian dapat meningkatkan pemahaman petani, membebaskan mereka dari jerat tengkulak. Program ini akan memperkuat posisi petani di pasar.
Bahaya tengkulak terletak pada sistem ketergantungan yang tidak adil, melemahkan kebijakan harga pemerintah. Bulog harus hadir di pelosok untuk menjaga cadangan beras nasional dan stabilitas harga. “Harga Rp6.500 adalah hak petani yang harus diperjuangkan,” kata Romadhon, menegaskan keadilan ekonomi.
Hingga Akhir April 2025, serapan nasional Bulog mencapai 1 juta ton setara beras, tetapi tantangan logistik dan tengkulak masih nyata. Reformasi Bulog akan memperkuat ketahanan pangan, memastikan petani mendapat hasil panen yang layak. Gagas Nusantara mendorong langkah nyata untuk kesejahteraan petani.
Kritik membangun ini menawarkan visi Bulog yang dekat dengan petani, mendukung swasembada pangan yang inklusif. Dengan kolaborasi dan reformasi, Bulog dapat menjadi garda terdepan ekonomi petani. “Gagas Nusantara mendukung Bulog yang berpihak pada petani sejahtera,” tutup Romadhon.
