
JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025), menandai reshuffle pertama sejak ia dilantik pada 20 Oktober 2024. Langkah ini memperkuat prediksi pengamat politik Rocky Gerung tentang adanya “radical break” pasca-HUT RI 17 Agustus 2025. Sorotan utama jatuh pada penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati oleh Purbaya Yudhi Sadewa, di tengah tekanan publik terkait biaya hidup dan pelemahan rupiah.
Rocky Gerung, sejak awal Agustus, telah menyebut Prabowo akan mengambil langkah drastis untuk menjauh dari warisan politik Presiden Joko Widodo. Ia menekankan, “radical break” bukan sekadar reshuffle, melainkan perubahan nilai dan moral kepemimpinan. Reshuffle ini dinilai menjadi respons terhadap meningkatnya protes publik serta dinamika politik yang memanas.
Perombakan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, pukul 15.30 WIB. Selain Sri Mulyani, sejumlah kursi bergeser. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo ikut diganti. Bahkan pos baru, Kementerian Haji dan Umrah, dibentuk dengan Mochamad Irfan Yusuf sebagai menteri dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.
“Setelah 17 Agustus pasti ada radical break. Saya enggak mau bilang reshuffle karena istilah itu terlalu umum. Tapi pasti ada kejadian besar,” ujar Rocky Gerung dalam acara Rakyat Bersuara di iNews TV, seperti dikutip Edi Homaidi dalam rilisnya.
Penggantian Sri Mulyani, yang selama ini menjadi jangkar stabilitas fiskal, memicu gejolak pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,28 persen ke level 7.766, sedangkan rupiah ditutup di Rp16.320 per USD, menurut Bloomberg. Ekonom INDEF, Mohamad Fadhil Hasan, menilai transisi ini berisiko mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal, mengingat Purbaya belum pernah memegang kendali langsung atas APBN.
Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Ketua Dewan Komisioner LPS, memiliki rekam jejak akademis dan birokrasi di bidang ekonomi. Ia doktor lulusan Purdue University, Amerika Serikat, dan pernah menjadi Staf Khusus Menko Perekonomian. Meski begitu, analis mengingatkan bahwa stabilitas pasar menuntut kepercayaan yang harus segera dibangun oleh Purbaya dalam waktu singkat.
Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, menilai reshuffle ini sebagai langkah politik berani yang harus disertai konsistensi dalam menjaga arah ekonomi. “Perubahan di level kabinet memang penting, tetapi tantangan sesungguhnya ada pada menjaga kepercayaan publik dan investor terhadap kebijakan fiskal,” ujarnya.
Gerakan demonstrasi “tuntutan 17+8” sejak akhir Agustus, yang memprotes beban hidup dan fasilitas pejabat, menjadi latar besar perubahan ini. Rocky Gerung menyebut gelombang protes tersebut sebagai akumulasi kekecewaan selama satu dekade terakhir yang kini memaksa Prabowo merespons lewat langkah radikal.
KMI menekankan, reshuffle harus dilihat bukan semata pergeseran kursi, melainkan upaya memperkuat arah baru pemerintahan. “Publik berharap kabinet yang diperbarui ini lebih efektif menjawab persoalan mendasar, terutama soal harga pangan dan stabilitas rupiah,” kata Edi Homaidi.
Meski reshuffle diharapkan menstabilkan politik, tantangan ekonomi tetap membayangi. Bank Indonesia diperkirakan harus memperbesar intervensi pasar, di tengah cadangan devisa yang mulai menipis. Sementara itu, pasar menunggu langkah cepat Purbaya dalam menjelaskan arah kebijakan fiskal untuk meredam kekhawatiran.
“Radical break tidak hanya soal perombakan menteri, melainkan juga guncangan arah kekuasaan yang bisa mengubah lanskap politik nasional,” ucap Rocky Gerung, dikutip Edi.
Edi menambahkan, publik kini menunggu apakah kabinet baru sanggup menyeimbangkan tuntutan perubahan dengan stabilitas ekonomi, sekaligus menjaga konsistensi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis.





