Jakarta, — Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut kecerdasan buatan (AI) bukan ancaman, melainkan peluang. Dalam siaran pers 24 Oktober, Komdigi optimistis AI mampu menciptakan 90 juta pekerjaan baru secara global, meski menggantikan 85 juta lainnya. Indonesia disebut termasuk negara paling siap menghadapi disrupsi ini.
Namun angka yang dikutip Meutya berasal dari laporan World Economic Forum (WEF) tahun 2020. Laporan itu memprediksi 97 juta pekerjaan baru akibat otomatisasi hingga 2025, dengan 85 juta hilang. Versi terbaru WEF 2025 memperluas proyeksi hingga 2030: 170 juta pekerjaan baru secara global. Hanya saja, kontribusi Indonesia masih kecil sekitar 2-3% dari populasi tenaga kerja dunia.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia 4,76%, setara 7,28 juta orang. Angka ini naik 83 ribu dari tahun lalu. Meski secara persentase menurun tipis, Indonesia tetap di peringkat atas ASEAN dalam rasio pengangguran. Faktor utamanya bukan otomatisasi, tapi rendahnya literasi digital dan dominasi sektor informal.
Dana Moneter Internasional (IMF) lebih pesimis. Dalam laporan World Economic Outlook April 2025, IMF memperkirakan pengangguran Indonesia naik ke 5% tahun ini dan 5,1% tahun depan. Artinya, di tengah janji AI membuka lapangan kerja, tren pengangguran justru menguat. “AI itu alat, bukan penyelamat otomatis. Kayak obeng, bukan tukang,” ujar Romadhon Jasn Direktur Gagas Nusantara, Minggu (26/10/2025).
Komdigi mengklaim telah menyiapkan Indonesia AI Roadmap sebagai panduan nasional. Peta jalan ini menargetkan Indonesia menjadi pusat digital Asia dengan fokus lima sektor: kesehatan, pendidikan, birokrasi, pangan, dan perlindungan sosial. Pada 2025, roadmap diperluas ke 10 sektor, termasuk UMKM dan manufaktur. Tapi realisasinya masih terhambat koordinasi lintas kementerian.
Regulasi AI juga belum rampung. Meutya menyebut Peraturan Presiden (Perpres) tentang AI kembali mundur ke 2026 karena proses harmonisasi di Kemenkumham dan Setneg. “Kalau Perpres AI ditunda terus, nanti AI-nya yang bikin Perpres buat kita,” kata Romadhon, tersenyum. Dunia berlomba membuat aturan etika AI, sementara Indonesia masih menunggu tanda tangan birokrasi.
Komdigi memang sudah melelang frekuensi 1,4 GHz untuk menopang infrastruktur AI. Namun pakar menilai klaim 90 juta pekerjaan baru terlalu global, bukan capaian nasional. “Tanpa pelatihan massal dan regulasi ketat, AI bisa malah menghapus jutaan pekerjaan,” kata Herwin Sudikta, analis digital ekonomi. Kemenko Perekonomian bahkan memperkirakan 43% industri akan mengurangi tenaga kerja akibat otomatisasi.
Hingga kini, bukti konkret penciptaan lapangan kerja berbasis AI di Indonesia masih terbatas. Microsoft melalui program elevAIte baru melatih 840 ribu peserta di ASEAN, sedangkan kontribusi langsung pada lapangan kerja lokal belum signifikan. PwC mencatat peningkatan produktivitas 4 kali lipat, tetapi hanya di sektor yang mudah digantikan mesin.
Narasi besar tentang “AI menciptakan pekerjaan” pun mengingatkan publik pada tradisi lama politik angka besar, dari Jokowi dengan janji 10 juta lapangan kerja, kini Meutya dengan 90 juta. Semua manis di naskah, pahit di realita. AI punya potensi, tapi tanpa kebijakan konkret, janji itu sekadar etalase optimisme.
Indonesia membutuhkan aksi nyata, bukan angka ajaib. Dengan proyeksi IMF pengangguran naik ke 5%, roadmap AI seharusnya diikuti target terukur: misalnya satu juta tenaga kerja tersertifikasi hingga 2027. “AI hebat, tapi kalau cuma buat bahan presentasi, mending jadi meme aja,” tutup Romadhon Jasn.
