VISIONER,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berkembang menjadi lebih dari sekadar kebijakan pemenuhan gizi. Konsep baru yang diperkenalkan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, yakni MBG Preneur, membawa semangat baru: menjadikan dapur MBG sebagai penggerak ekonomi rakyat. Gagasan ini dinilai strategis karena menyentuh akar pembangunan berkelanjutan menyatukan gizi, wirausaha, dan kemandirian daerah.
Sony menyampaikan hal tersebut saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Prokids Anak Indonesia di Kota Malang, Minggu (26/10/2025). Ia menegaskan bahwa keberhasilan dapur MBG tidak hanya bergantung pada kinerja dapur, tetapi juga kesiapan sektor pendukung dari petani, nelayan, hingga peternak lokal. “Kalau menunya telur tapi telurnya dibeli dari luar daerah, artinya uangnya keluar. Malang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan telur, sayur, dan buah dari wilayah sendiri,” ujarnya.
Pandangan ini sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi yang juga disuarakan oleh Romadhon Jasn, pegiat sosial. “Gagasan MBG Preneur adalah bentuk evolusi dari program gizi menuju gerakan ekonomi rakyat. Masyarakat harus mendukung, sebab inilah cara pemerintah memastikan uang publik berputar di daerah dan menciptakan multiplier effect yang nyata,” ujarnya kepada wartawan, Senin (27/10) di Jakarta.
Sony menambahkan, istilah MBG Preneur tidak boleh berhenti di tataran ide atau seremoni peresmian dapur. Program ini harus dikelola dengan strategi ekonomi yang matang agar manfaatnya berkelanjutan. Ia menekankan, jika daerah seperti Malang mampu memenuhi pasokan bahan pangan sendiri, maka MBG akan menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus simbol kemandirian.
Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang berada di bawah perhatian langsung Presiden. Menurutnya, pelaksanaan MBG di Malang bisa menjadi model nasional apabila mampu mengintegrasikan rantai pasok dari hulu hingga ke penerima manfaat. Ia juga menilai, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan di lapangan.
Menanggapi hal itu, Romadhon Jasn menilai langkah pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. “Ketika MBG menjadi program yang menggerakkan pertanian, perikanan, dan UMKM daerah, maka bangsa ini sedang membangun kedaulatan pangan dari bawah. Itulah esensi pembangunan yang sesungguhnya,” teranf Romadhon.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. Ia menegaskan bahwa seluruh kelurahan di Malang telah menerapkan SOP pelaksanaan MBG secara konsisten, serta memastikan standar gizi dan keamanan pangan berjalan baik.
Jika ditelaah lebih jauh, MBG Preneur sejatinya adalah model pembangunan berbasis gizi dan ekonomi rakyat. Setiap telur, sayur, dan ikan yang diproduksi lokal adalah simbol dari ekonomi yang berputar di tangan masyarakat sendiri. Dengan konsep ini, dapur MBG tidak hanya memasak, tetapi menghidupkan mata rantai ekonomi baru di tingkat daerah.
“Program MBG adalah kebijakan besar dengan niat baik yang harus terus dikawal bersama. Selama dijalankan dengan evaluasi yang terbuka dan partisipasi publik, MBG Preneur akan menjadi jembatan antara gizi anak bangsa dan kemajuan ekonomi rakyat,” ujar Romadhon Jasn, menutup pernyataannya.
