JAKARTA, — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat kesejahteraan nelayan skala kecil, yang menjadi tulang punggung produksi ikan nasional. Berdasarkan data KKP, sekitar 95 persen tangkapan ikan nasional berasal dari perikanan skala kecil, sementara kapal nelayan Indonesia didominasi ukuran di bawah 5 gross ton (GT). Kondisi ini menegaskan pentingnya keberpihakan negara terhadap nelayan tradisional yang rentan terhadap tekanan ekonomi, cuaca ekstrem, dan fluktuasi sumber daya ikan.
Sebagai langkah konkret, KKP meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN PPSK) pada 5 November 2025. Rencana aksi ini menjadi peta jalan untuk menjawab tantangan utama nelayan, mulai dari keterbatasan akses permodalan, keselamatan kerja, hingga ketimpangan nilai tambah hasil tangkapan. “RAN PPSK bukan sekadar dokumen, melainkan alat kerja kolaboratif berbasis riset untuk menciptakan perubahan nyata: pendapatan nelayan lebih pasti, keselamatan kerja terjamin, dan ekosistem laut pulih,” ujar Hendra Yusran Siry, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.
Romadhon Jasn, Direktur Eksekutif Gagas Nusantara, menilai peluncuran RAN PPSK merupakan momentum penting untuk memastikan pembangunan sektor kelautan tidak meninggalkan nelayan kecil. “Kami mendukung langkah KKP ini karena sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang inklusif. Kesejahteraan nelayan kecil harus menjadi ukuran keberhasilan kebijakan, bukan sekadar angka produksi nasional,” tegas Romadhon kepada awak media, Minggu (9/11/2025).
Menurutnya, kebijakan berbasis riset seperti ini akan efektif jika dibarengi mekanisme evaluasi publik dan transparansi penggunaan anggaran.
Pelaksanaan RAN PPSK diperkuat dengan kerja sama strategis antara pemerintah dan berbagai mitra pembangunan. KKP menandatangani kesepakatan dengan WWF Indonesia untuk akses hibah pengolahan hasil tangkap berkelanjutan, BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan sosial bagi nelayan kecil, serta Starling Resources untuk pengelolaan rajungan ramah lingkungan. Skema ini sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2019 tentang Perikanan dan pedoman internasional FAO 2014 Guidelines for Small-Scale Fisheries.
Di sisi lain, KKP juga mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai instrumen pemberdayaan terpadu. Tahun ini, 65 lokasi KNMP tengah dikembangkan dari target 100 kawasan hingga 2025, dengan total anggaran Rp2,2 triliun. Setiap kampung akan dilengkapi dengan dermaga, fasilitas cold storage, pasar ikan higienis, dan sentra kuliner laut. “KNMP mendorong entrepreneurship nelayan, membuka 7.000 lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi pesisir,” jelas Ridwan Mulyana, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap.
Romadhon Jasn memuji arah kebijakan ini, terutama pembangunan KNMP yang menekankan kemandirian ekonomi. “Kebijakan ini langkah maju untuk memperkuat posisi nelayan dalam rantai nilai perikanan. KNMP adalah bukti konkret transformasi dari nelayan sebagai penangkap menjadi pengusaha pesisir,” ungkapnya. Ia menambahkan, Gagas Nusantara siap terlibat dalam pengawasan sosial agar pelaksanaan program tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.
Dukungan internasional pun turut mengalir. Melalui proyek SeaBLUE Jepang–UNDP senilai Rp24,6 miliar, KKP memperluas kapasitas nelayan skala kecil untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Kerja sama ini diharapkan memperkuat riset, pengolahan pasca-tangkap, dan mitigasi iklim di wilayah pesisir. Ridwan Mulyana menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan keberlanjutan sumber daya ikan di tengah ancaman perubahan iklim.
Selain memperkuat kelembagaan nelayan, KKP juga menargetkan kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan sebesar 20 persen dalam dua tahun ke depan melalui diversifikasi usaha perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut. Program perlindungan sosial nelayan akan diprioritaskan untuk kapal berukuran kecil di bawah 5 GT yang selama ini belum terdaftar dalam jaminan ketenagakerjaan nasional.
Menutup pernyataannya, Romadhon Jasn menegaskan akan terus mengawal kebijakan KKP agar tetap berpihak pada rakyat pesisir. “Kami percaya RAN PPSK dan KNMP adalah fondasi kuat menuju ekonomi biru yang berkeadilan. Negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tapi juga mitra sejati bagi nelayan. Ini langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
