Jakarta, 9 November 2025 – Kaukus Muda Indonesia (KMI) menyatakan dukungan penuh terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Menurut KMI, pengakuan resmi terhadap jasa-jasa beliau dalam proses pembangunan dan stabilitas nasional layak mendapat penghormatan tertinggi.
Soeharto selama masa kepemimpinannya dikenal melakukan berbagai upaya pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan produksi pangan nasional. Beberapa pihak menilai bahwa kontribusi tersebut memberikan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan.
Ketua Umum KMI, Edi Homaidi, mengatakan bahwa pengusulan gelar tersebut bukan semata soal mengenang masa lampau, melainkan memastikan generasi muda memahami jejak sejarah pembangunan bangsa.
“KMI melihat bahwa Pak Harto, dengan segala kompleksitas perjalanan sejarahnya, memiliki rekam jejak yang perlu mendapat penghargaan formal. Ini bukan sekadar simbol, tapi bagian dari pendidikan nasional agar generasi mendatang mengenal tokoh yang ikut membangun Indonesia,” ujar Edi Homaidi.
Ia menambahkan bahwa proses pemberian gelar pahlawan harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan kajian historis yang komprehensif. Hal ini penting agar penghormatan tersebut tidak sekadar retorika, namun benar-benar memiliki makna bagi bangsa.
KMI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi usulan ini dengan penuh kedewasaan, menghormati berbagai pandangan, bahkan yang kritis sekalipun, agar debat publik berjalan konstruktif dan tidak memecah belah.
“Kami berharap debat tentang gelar ini menjadi ruang edukasi, bukan konfrontasi. Penghormatan terhadap perjuangan bangsa harus bisa menyatukan, bukan memecah,” kata Edi Homaidi.
Lebih lanjut, KMI mendorong pemerintah melalui instansi terkait agar memperkuat dokumentasi dan narasi sejarah yang seimbang—mencakup aspek jasa, rekonstruksi pembangunan, juga refleksi terhadap bagian-bagian yang kontroversial atau membutuhkan pembelajaran. Dengan demikian, pemberian gelar tersebut bisa memperkuat nilai kebangsaan dan tanggung jawab bersama.
KMI menutup pernyataan ini dengan harapan bahwa apabila Soeharto kemudian secara resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, maka penghormatan itu juga diiringi dengan langkah nyata memperkuat literasi sejarah, pemahaman demokrasi, dan penguatan tata kelola publik untuk masa depan bangsa.
“Penghargaan tidak boleh berhenti di label. Ia harus bermakna dalam tindakan: pendidikan warga, penguatan lembaga, dan pembangunan karakter bangsa,” tutup Edi Homaidi.
