Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendesak PT Agrinas Pangan Nusantara membatalkan impor 105.000 unit mobil niaga dari India untuk Koperasi Desa. Said menilai penggunaan APBN tersebut harus dipikir ulang.
Mulanya, dia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah memperkuat industri dalam negeri dan ekonomi desa.
“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi perdesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” ujar Said dalam keterangannya, Rabu (26/2/2026).
Dia menjelaskan peningkatan permintaan pangan melalui program pemerintah seharusnya diimbangi peningkatan produktivitas sektor hulu oleh Kementerian Pertanian. Dengan begitu, perputaran ekonomi desa meningkat sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
Rencana impor kendaraan niaga, kata dia, menunjukkan arah yang berlawanan. Said mengingatkan sektor manufaktur selama ini tumbuh lebih rendah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB), padahal sektor tersebut berperan penting dalam hilirisasi sumber daya alam dan penyerapan tenaga kerja.
“Lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Industri manufaktur semestinya menjadi tumpuan serapan tenaga kerja,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Said mempertanyakan mengapa perusahaan pelat merah tidak menggandeng produsen dalam negeri. Ia menilai pengadaan kendaraan dalam jumlah besar hampir setara produksi mobil niaga nasional selama satu tahun dan dapat menjadi stimulus signifikan bagi industri otomotif domestik.
“Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan pertimbangan harga murah belum tentu efisien dalam jangka panjang, terutama terkait layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, serta jaringan bengkel.
“Efisiensi bukan hanya soal harga awal. Harus dilihat manfaat ekonominya bagi industri nasional,” tegasnya.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota, memastikan hingga saat ini belum ada keputusan penundaan impor mobil pikap sebanyak 105.000 unit dari India.
Dengan kata lain, Joao memastikan proses pengiriman unit saat ini juga terus berjalan. Sejumlah unit juga disebut telah sampai ke Indonesia.
“Yang menolak ini siapa? karena saya ini kan BUMN. Saya pasti taat kepada pemerintah dan taat kepada pemerintah,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Joao mengatakan bahwa yang menolak impor tersebut hanyalah segelintir individu dan tidak serta-merta mengatasnamakan negara maupun pejabat pemerintah.
