Jakarta, — Gebrakan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Mukhtarudin, dalam memberantas penempatan ilegal mendapat suntikan energi baru. Jaringan Nusantarara Peduli Migran (JNPM) secara resmi menyatakan kesiapan untuk menyokong penuh operasi pembersihan sindikat perdagangan orang tersebut dari hulu ke hilir.
“Kami melihat komitmen nyata dari jajaran kementerian dalam memutus rantai eksploitasi, sehingga seluruh jejaring daerah kami instruksikan bergerak mengawal kebijakan proteksi ini,” kata Ketua JNPM, Romadhon Jasn, di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Langkah taktis kolaboratif tersebut memperkuat fondasi Gerakan Nasional Migran Aman (Gernas Migran Aman) yang dicanangkan oleh Kabinet Merah Putih sejak pertengahan Mei. Agenda strategis berskala nasional ini dirancang secara terintegrasi untuk membangun kesadaran kolektif publik, memperluas edukasi pencegahan TPPO, serta memberdayakan kantong-kantong desa asal agar warga mampu bermigrasi secara prosedural dan bermartabat.
“Penerapan Gernas Migran Aman yang menyasar akar rumput ini sangat tepat, sebab benteng pertahanan terbaik melawan bujuk rayu calo fiktif harus dimulai dari ketahanan keluarga di tingkat desa,” ujar Romadhon.
Melalui implementasi program makro tersebut, jajaran KemenP2MI bersama aparat penegak hukum terbukti sukses menggagalkan 1.353 pengiriman tenaga kerja nonprosedural di berbagai wilayah perbatasan sepanjang awal tahun hingga kini. Di ruang digital, satuan kerja siber kementerian juga bergerak agresif dengan memblokir 4.213 tautan lowongan kerja fiktif yang bertebaran di media sosial.
“Angka pencegahan seribu lebih calon korban di perbatasan itu membuktikan bahwa pengawasan hulu mulai berfungsi dengan baik, bukan sekadar respons reaktif saat kasus sudah meledak di luar negeri,” tutur Romadhon terkait capaian riil kementerian.
Merespons keaktifan dan dukungan dari elemen masyarakat sipil, Menteri Mukhtarudin tampak tersenyum optimis di kantornya. Ia menegaskan kembali bahwa validasi dari para aktivis akar rumput mempertebal keyakinan pemerintah bahwa komitmen melindungi pahlawan devisa saat ini sudah berjalan di jalur hukum yang tepat.
“Sinergi lintas sektor antara otoritas pemerintah dan pengawasan komunitas independen seperti ini adalah kunci utama agar negara benar-benar hadir melindungi hak-hak dasar warga secara absolut,” tegas Romadhon.
Kemitraan strategis kedua belah pihak ke depan akan diwujudkan secara nyata melalui skema audit lapangan terpadu. Tim gabungan bakal melakukan pemeriksaan faktual terhadap transparansi biaya administrasi serta kelayakan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) swasta demi mengawal transisi pengiriman tenaga kerja terampil ke sektor formal internasional yang jauh lebih aman.
