Jakarta, 8 Agustus 2026 – Wacana pergantian Panglima TNI kembali mencuat seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan Jenderal Agus Subiyanto. Nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali muncul sebagai kandidat kuat, didasari oleh pertimbangan tradisi tidak tertulis dalam regenerasi kepemimpinan TNI: pergantian secara bergilir antarmatra.
Jika terwujud, kepemimpinan matra laut akan mengembalikan keseimbangan yang sempat timpang. “Jika ditarik sejak era Marsekal Hadi Tjahjanto, distribusi kepemimpinan antarmatra menunjukkan ketimpangan,” kata Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional Selamat Ginting kepada Media, Sabtu (8/8/2026).
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Angkatan Udara memperoleh sekitar empat tahun kepemimpinan (Marsekal Hadi Tjahjanto), Angkatan Darat juga memperoleh sekitar empat tahun (Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Agus Subiyanto), sementara Angkatan Laut baru memperoleh sekitar satu tahun (Laksamana Yudo Margono).
Mengapa Momentum Ini Tepat?
Dari sisi keseimbangan organisasi, terdapat alasan kuat untuk memberikan giliran kepada matra laut. Hal ini penting bukan semata-mata soal pemerataan jabatan, melainkan menjaga rasa memiliki (sense of ownership) seluruh matra terhadap institusi TNI. Soliditas organisasi dibangun melalui persepsi bahwa setiap matra memperoleh kesempatan yang adil untuk memimpin.
Sebagian kalangan mungkin berpendapat Presiden Prabowo Subianto akan lebih nyaman dipimpin oleh Panglima dari Angkatan Darat mengingat latar belakangnya sebagai prajurit Akmil. Namun, memilih Panglima dari Angkatan Laut justru dapat menjadi pesan politik bahwa Presiden Prabowo berdiri di atas seluruh matra secara setara.
“Pertimbangan itu sah sebagai hak prerogatif Presiden. Namun, momentum sekarang merupakan waktu yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada Angkatan Laut,” pungkas Ginting.
