Jakarta, 8 Agustus 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini merupakan bagian dari perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar layanan pemenuhan gizi segera menjangkau daerah yang paling membutuhkan. Target penyelesaian yang semula direncanakan satu bulan, kini dipercepat menjadi satu minggu .
Kepala BGN Sudaryono menegaskan percepatan tersebut dilakukan melalui pendekatan berbasis data. Wilayah prioritas meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, dan Nias, karena daerah-daerah ini memiliki prevalensi stunting yang tinggi dan membutuhkan intervensi gizi segera .
“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik,” kata Sudaryono dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026) .
Berdasarkan hasil pemetaan dan integrasi data lintas kementerian, BGN telah mengidentifikasi sekitar 1.700 dapur yang siap dioperasikan di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi . Dari jumlah tersebut, lebih dari 100 titik dapur yang tersebar di Papua, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Nias akan diaktifkan pada minggu depan .
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa percepatan ini merupakan hasil rapat koordinasi lanjutan dan target satu minggu dapat tercapai berkat kerja keras bersama. “Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Dari proyeksi awal satu bulan, berkat kerja keras bersama, ternyata bisa kita tuntaskan hanya dalam kurun satu minggu,” ujarnya .
Pemerintah juga telah menyinkronkan data penerima manfaat melalui berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), guna meningkatkan ketepatan sasaran program .
Sudaryono mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu proses pengajuan atau percepatan pembukaan SPPG. “Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi. Semua proses dilakukan secara transparan agar tata kelola Program MBG tetap akuntabel dan berintegritas,” tegasnya .
Kendala geografis di wilayah kepulauan dengan akses transportasi terbatas menjadi tantangan utama, sehingga dibutuhkan strategi distribusi yang lebih efektif . Selain percepatan di 3T, pemerintah juga menyiapkan penambahan sekitar 13 ribu titik SPPG baru di berbagai daerah di luar wilayah 3T .
