Jakarta, 22 Agustus 2026 – Pemerintah akan mengkaji ulang penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai acuan pembatasan akses terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Pengkajian tersebut menunggu hasil Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026 .
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah menunggu data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum mengambil keputusan final terkait skema pembatasan. “Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (21/8/2026) .
Polemik Desil 9 dan 10
Penetapan desil dalam DTSEN menjadi perhatian publik setelah muncul keluhan dari masyarakat yang merasa masuk dalam desil 9 atau 10, padahal kondisi ekonomi mereka dinilai belum mencerminkan kelompok berpenghasilan tinggi . Keluhan ini ramai disampaikan melalui media sosial, termasuk dari pengguna yang mengaku masuk desil 9 meski hanya tinggal di rumah kontrakan tipe 36 dengan satu mobil bekas .
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai persoalan utama bukan terletak pada metodologi BPS, melainkan pada penggunaan desil sebagai penanda kelas ekonomi . Menurutnya, desil 10 sangat heterogen karena batas bawahnya jelas tetapi tidak memiliki batas atas. Berdasarkan data 2024, desil 10 dimulai dari pengeluaran sekitar Rp3,03 juta per kapita per bulan, namun dapat mencapai sekitar Rp133 juta .
Dari sekitar 22,06 juta orang yang berada di desil 10, hanya sekitar 1,19 juta orang atau 5,4 persen yang masuk kategori kelas atas dengan pengeluaran di atas Rp9,91 juta per kapita per bulan. “Artinya, sebagian besar penghuni desil 10 sebenarnya masih berada di kelas menengah,” jelas Yusuf .
Skema Pembatasan dan Target Efisiensi
Rencana pembatasan subsidi BBM untuk desil 9 dan 10 merupakan bagian dari upaya pemerintah agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa langkah ini dapat menghemat sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi .
Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam kajian, sehingga distribusi Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa .
Sensus Ekonomi sebagai Dasar Kebijakan
Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BPS setiap 10 tahun sekali untuk memperbaharui peta perekonomian Indonesia . Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa sensus ini penting dilakukan karena setiap 10 tahun struktur ekonomi pasti berubah .
Data dari SE2026 akan membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat dan program dapat disusun secara optimal . Kelengkapan data menjadi bagian penting dalam menghasilkan gambaran ekonomi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan pemerintah .
Airlangga menegaskan bahwa pembagian desil tetap menggunakan skala 1 hingga 10 dan tidak dapat diperluas. “Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100%. Tidak mungkin 0-120%, desil 12 itu 120% nanti,” katanya .
