Jakarta, 22 Agustus 2026 – Posisi utang pemerintah telah menembus Rp10.293 triliun hingga akhir Juni 2026, dengan rasio 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) . Meski pemerintah menyatakan angka ini masih aman karena di bawah batas 60 persen PDB , sejumlah ekonom justru menyoroti kemampuan negara membayar kewajiban utang—bukan sekadar rasionya.
Indef menilai kenaikan utang menjadi sinyal tekanan terhadap keuangan negara. Yang lebih penting menurut mereka adalah debt service capacity: kemampuan APBN membayar bunga dan pokok utang tanpa menggerus ruang belanja produktif . Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, menyoroti beban bunga dan cicilan utang mencapai sekitar Rp1.400 triliun, mendekati separuh dari total penerimaan negara sebesar Rp3.100 triliun .
Beban Bunga dan “Fiscal Crowding Out”
Risiko fiskal meningkat apabila beban bunga terus membesar, sementara rasio pajak tidak tumbuh signifikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fiscal crowding out: semakin besar porsi APBN untuk bayar utang, semakin kecil ruang untuk membiayai sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur .
Pemerintah berencana menarik utang baru Rp876,3 triliun pada 2027, lebih tinggi dari outlook 2026 . Namun, strategi utang yang mengandalkan SBN domestik dinilai berisiko menciptakan ketergantungan jika tidak diikuti peningkatan penerimaan dan kualitas belanja yang produktif .
Debt-led Growth dan Alokasi Anggaran
Para ekonom mengingatkan bahwa utang dapat menjadi bumerang jika hanya digunakan untuk program jangka pendek seperti MBG, tanpa memperbaiki kapasitas industri dan produktivitas. Investasi pada sektor manufaktur dinilai lebih berdampak bagi perekonomian karena menyerap banyak tenaga kerja dan mengungkit pendapatan masyarakat .
Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi masih di bawah 6 persen, pemerintah perlu disiplin dalam konsolidasi fiskal. Belanja yang memiliki efek pengganda rendah atau tumpang tindih perlu dievaluasi, sementara tambahan utang sebaiknya diarahkan untuk program yang mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi jangka panjang .
