Jakarta, 1 September 2026 – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul resmi membuka akses bagi masyarakat untuk mengoreksi data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran .
Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah menerima dengan terbuka apabila ada warga yang merasa datanya keliru, baik itu inclusion error (masyarakat tidak layak tetapi menerima) maupun exclusion error (masyarakat layak tetapi tidak menerima) .
“Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026) .
Saluran Pengaduan dan Pemutakhiran Data
Masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran data melalui berbagai saluran yang telah disiapkan pemerintah. Jalur formal dimulai dari musyawarah tingkat RT/RW, lalu ke kelurahan/desa, dan diteruskan ke Dinas Sosial dengan aplikasi SIKS-NG .
Sementara itu, jalur partisipatif dapat diakses melalui aplikasi Cek Bansos, call center, dan WhatsApp Center .
“Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator data desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi bansos,” ujar Gus Ipul .
Berikut saluran resmi yang bisa diakses masyarakat:
Jalur Pengaduan Keterangan
WhatsApp Center Kirim laporan melalui nomor 0887-171-171
Aplikasi Cek Bansos Tersedia di Play Store / App Store
Call Center Layanan pengaduan via telepon
Command Center Pusat pengaduan Kemensos
Kelurahan/Desa Melalui operator SIKS-NG setempat
Pentingnya Pemutakhiran Data
Gus Ipul menekankan bahwa proses pemutakhiran penting dilakukan untuk membuat data semakin akurat, mengingat data kesejahteraan masyarakat bersifat dinamis .
“Ini (pemutakhiran) penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak,” jelasnya .
Pemerintah juga telah mengembangkan digitalisasi bansos yang memungkinkan masyarakat mengusulkan hingga menyanggah data yang dinilai belum akurat. “Ini juga saluran kita agar masyarakat bisa ikut ya, memberikan usul, memberikan sanggahan terhadap data-data kita yang mungkin belum akurat,” kata Gus Ipul .
Integrasi Data Tunggal
Saat ini, seluruh data kementerian dan lembaga sedang diintegrasikan di bawah pengelolaan tunggal Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memudahkan konsolidasi data dan memastikan akurasi .
“Prinsip yang pertama bahwa pemerintah ingin terbuka. Pemerintah dibawah arahan Bapak Presiden Prabowo ingin melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh data yang akurat. Nah dengan adanya pengelola tunggal data ini, yaitu BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi,” pungkas Gus Ipul .
Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan ketidaksesuaian data melalui saluran yang telah disediakan. Pemerintah menjamin setiap laporan akan segera ditindaklanjuti untuk memastikan data kesejahteraan masyarakat benar-benar akurat dan tepat sasaran.
