Jakarta, – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menorehkan capaian penting. Untuk ketiga belas kalinya secara berturut-turut, Polri meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Penyerahan hasil pemeriksaan berlangsung di Jakarta, Rabu (16/9/2026), bersamaan dengan Grand Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Semester II Tahun 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo yang mewakili pimpinan Polri, didampingi jajaran Pejabat Utama Mabes Polri. Dari BPK RI hadir Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, beserta jajaran. Kehadiran kedua pihak menandai komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan negara.
Dalam sambutan Kapolri yang disampaikan Wakapolri, ditegaskan bahwa pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan eksternal. Pemeriksaan tidak hanya menjadi evaluasi, tetapi juga instrumen untuk mendorong perbaikan tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan.
“Semoga kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang semakin baik,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Polri juga menyatakan komitmennya untuk mendukung seluruh proses pemeriksaan secara terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan melalui penyediaan data dan informasi yang diperlukan, serta tindak lanjut atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menilai capaian ini sebagai bukti nyata komitmen Polri dalam mengelola keuangan negara. Ketua JAN, Romadhon Jasn, menyampaikan bahwa WTP ke-13 bukan sekadar angka, melainkan cerminan budaya kerja yang terus dibangun.
“WTP tiga belas kali berturut-turut adalah prestasi yang patut dicatat. Ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjaga amanah keuangan negara. Di tengah sorotan publik yang tinggi, konsistensi ini adalah jawaban,” ujar Romadhon, dalam keteragannya Jumat (18/6/2026).
Ia menambahkan bahwa WTP bukan tujuan akhir. “WTP itu pintu masuk. Setelahnya, yang perlu dijaga adalah integritas dalam setiap rupiah yang dikelola. Jangan sampai predikat ini hanya menjadi simbol tanpa makna,” tegasnya.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan seluruh jajaran atas penyampaian laporan keuangan yang dilakukan tepat waktu. Ketepatan waktu tersebut turut mendukung kelancaran proses pemeriksaan. BPK juga menegaskan bahwa Polri memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui terjaganya stabilitas keamanan, penegakan hukum yang adil, serta pelayanan publik yang profesional.
JAN berharap capaian ini diikuti dengan penguatan sistem pengawasan yang melibatkan partisipasi publik. Menurut Romadhon, transparansi bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi juga soal keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Kami mendorong Polri untuk terus membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan anggaran. Semakin terbuka, semakin kuat. Semakin akuntabel, semakin dipercaya,” ujarnya.
Capaian WTP ke-13 ini menjadi penanda bahwa reformasi tata kelola di tubuh Polri berjalan. Namun, jalan panjang masih terbentang. Integritas bukanlah hasil akhir dari sebuah laporan, melainkan proses yang harus dijaga setiap hari.
