Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Rodli Kaelani secara tegas mendesak Fraksi PAN menolak rencana pemberian dana pembangunan Dapil yang besarannya mencapai Rp11,2 triliun.
“PAN sebagai partai dengan ruh reformasi dan semangat akuntabilitas harusnya menolak rencana dana aspirasi Rp20 miliar per anggota tersebut,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (16/6/2015).
Kata Rodli, alokasi dana tersebut selain akan menimbulkan kerancuan dalam mekanismenya, justru tidak proporsional karena jumlah kabupaten atau kota yang berbeda tiap dapil.
Tak hanya itu, akan terjadi tumpang tindih alokasi pembangunan sebagaimana direncanakan dalam APBN oleh Pemerintah bersama DPR.
“Belum lagi potensi-potensi negatif lainnya yang sangat mungkin terjadi, semisal korupsi,digunakan sebagai alat klaim dan kampanye untuk Pileg ke depan atau bahkan konsolidasi anggaran Parpol atau kandidat bagi Pilkada serentak nanti,” tegasnya.
Untuk itulah, Rodli mendesak Fraksi PAN di DPR menolak dana tersebut dan lebih mendukung program pembangunan pemerintah melalui kementerian lewat APBN, bukan lewat jalur dana aspirasi.
“Sehingga DPP PAN melalui F-PAN di DPR dapat diarahkan agar menolak rencana ini, dan tetap mendorong dan memperjuangkan pembangunan di dapil atau daerah-daerah melalui pembahasan di APBN atau APBN-P serta meng-endorse program ditiap-tiap kementerian, agar lebih efektif, proporsional dan akuntabel mekanismenya,” ungkapnya.
Ketua Umum Sayap Muda PAN ini juga menilai, rakyat masih menanti kerja nyata para anggota dewan yang saat ini masih belum terlihat.
“Saya kira publik masih membutuhkan bukti komitmen dan kerja nyata para anggota DPR agar bisa benar-benar dipercaya sebagai wakil rakyat yang amanah, dan ini lah kesempatan dan pioner yang bisa dilakukan PAN dan para wakilnya di DPR apalagi sebagai partai advokasi,” tutupnya. sumber: Okezone
